Kurangi Emisi Indonesia Butuh Badan Baru

OSLO, KOMPAS.com - Sesuai dengan isi Letter of Intent (LoI) tentang Kerjasama Pemerintah RI dan Norwegia mengenai Pengurangan Emisi Akibat Rumah Kaca dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan, maka lembaga sejenis Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, harus terbentuk sebelum Desember 2010.

Hal ini diungkapkan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Kamis (27/5/2010).

Lembaga yang bisa disebut "Multinasional Trust Fund" itu akan mengelola dana-dana bantuan yang masuk dari negara-negara sahabat. Contohnya, komitmen dana dari Pemerintah Norwegia sebesar 1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) untuk pengurangan emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan.

Target pemerintah Indonesia akan mengurangi emisi sampai 26 persen sampai dengan tahun 2020 mendatang. Kuntoro menjawab pers semalam, seusai pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg di hotel tempat sebagian besar rombongan Delegasi Indonesia menginap, Quality Hotel, Oslo, Norwegia.

"Dalam enam bulan ini, lembaga sejenis BRR Aceh dan Nias itu harus sudah ada. Nah, sekarang harus dipersiapkan kelembagaannya dulu, perangkat aturannya serta personilnya," tandas Kuntoro.

Menurut Kuntoro, lembaga yang akan dibentuk harus memiliki faktor-faktor seperti BRR Aceh dan Nias yang pernah dipimpinnya selama beberapa tahun pasca gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias akhir tahun 2004 silam.

"Faktor-faktor itu adalah ketuanya harus setara dengan menteri sehingga bisa mengambil keputusan dan melapor ke Presiden langsung. Selain itu juga ada kebebasan dalam perencanaan dan pengadaan, termasuk orang dan sistem penggajiannya agar pegawainya memiliki daya tah tinggi terhadap korupsi," kata Kuntoro.

Adapun terkait monitoring sytem seperti yang disaratkan dalam LoI tersebut, Kuntoro selama ini BRR Aceh dan Nias sudah mempraktikan sistem pemantauan dengan memanfaatkan Geografic Information System (GIS) sehingga titik proyek yang dijalankannya bisa dilihat langsung dengan titik koordinat. "Cara ini yang sekarang saya pakai lagi di pemerintah untuk mengukur kinerja kementerian," demikian Kuntoro.