PAN Tolak Larangan untuk Motor

JAKARTA, KOMPAS.com- Salah seorang anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Chandra Tirta Wijaya protes terkait rencana  larangan bagi sepeda motor menggunakan BBM bersubsidi, dalam hal ini premium. Tjandra kemudian mengingatkan, pengguna sepeda motor kebanyakan adalah rakyat kurang mampu. 

"Kalau untuk sepeda motor, kami tidak setuju. Apalagi, yang menggunakan motor itu kan rata-rata yang tidak mampu. Kami paham,  subsidi BBM sangat menggerus APBN. Akan tetapi, yang tidak boleh dilupakan adalah masih banyaknya pencurian atau penyelundupan BBM bersubsidi ke dunia industri," kata Tjandra dalam pernyataan tertulis yang dibagikan di DPR, Senin (31/5/2010).

"Sampai saat ini kita masih mendengar ada kapal-kapal yang ditangkap karena menyelundupkan BBM bersubsidi. Seharusnya, ke depan ada kebijakan yang komprehensif dalam hal pengaturan subsidi BBM. Kalau membuat kebijakan, hendaknya jangan tambal sulam. Kesannya, hari ini diterapkan, lalu besoknya dicabut," Chandra menegaskan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo, pada Rabu (26/5) lalu mengungkapkan rencana pemerintah melarang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu premium untuk sepeda motor.

Hal ini, diakui Evita saat itu, didasari atas  hasil kesepakatan dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI). Sedianya, rencana  ini akan mulai diterapkan pada bulan Agustus 2010 di Pulau Jawa.