Sehatkan Partai Politik
Demikian benang merah dari Seminar Nasional Pendahuluan tentang Restorasi Indonesia yang diadakan Nasional Demokrat dalam sesi ”Visi Masa Depan Negara-Bangsa Indonesia”, Selasa (1/6). Hadir sebagai pembicara, anggota DPR, Siswono Yudo Husodo; Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat; dan mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafi’i Ma’arif.
Penyehatan partai politik (parpol) adalah kunci untuk menuju bangsa yang lebih baik. Pasalnya, parpol sebagai salah satu komponen bangsa selain pendidikan, industri, dan birokrasi seharusnya memberikan masyarakat orang-orang terbaik untuk pelayanan publik. ”Itu tugas parpol,” kata Siswono.
Menurut Komaruddin, parpol seharusnya melakukan state- building (mengonstruksi fungsi negara). Saat orde baru, hal ini telah mulai dilaksanakan. Namun, menjelang masa reformasi, terjadi pembusukan. Sayangnya, kapasitas anggota parpol belum cukup untuk melakukan hal ini. ”Mereka hanya mengandalkan popularitas, selebriti, atau dengan menggunakan simbol agama. Padahal, mengatur bangsa itu tidak butuh popularitas,” kata Komaruddin.
Sementara itu, parpol harus bisa melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat punya semangat kewarganegaraan dan kesadaran politik. ”Yang mencolok, kita kurang merasa sebagai orang Indonesia. Kita lebih merasa sebagai warga NU, warga Muhammadiyah, warga gereja, dan sebagainya,” kata Komaruddin.
Sayangnya, yang terjadi saat ini, parpol tidak berfungsi sesuai dengan harapan. Parpol terjerumus dalam politik uang. Selain itu, rekrutmen parpol juga tidak mengambil orang-orang yang ideal. Hal ini menimbulkan masalah lain, yaitu terjadi dekadensi moral elite politik yang tidak sadar kalau tindakan mereka kemudian menjadi pendidikan masyarakat. ”Coba lihat koruptor yang divonis ringan, keluar dari pengadilan senyum-senyum,” kata Siswono.
Syafi’i Ma’arif juga menyatakan kekecewaannya terhadap politisi. ”Saya ingin mengutip seorang jenderal teman saya yang mengatakan, politisi sekarang itu mental lele, makin keruh keadaan, makin banyak makannya,” katanya.
Menurut Syafi’i inilah gejala dari kultur politik yang kumuh, di mana pragmatisme dan hedonisme yang merajai. Para politisi hanya memperjuangkan golongan dan kepentingan jangka pendek. Ia menyoroti praktik politik uang yang hampir merata dan vulgar. Ia menunjukkan demokrasi yang terpasung oleh kepentingan penguasa dan pengusaha.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kala menegaskan, kesejahteraan bangsa sangat tergantung pada pemimpinnya. Ia menekankan kembali, demokrasi merupakan alat untuk mencapai kesejahteraan itu. ”Unjuk rasa belum tentu tanda demokrasi bila itu mengganggu kepentingan orang lain. Menggunakan pengeras suara berlebihan juga bisa mengganggu kepentingan orang lain,” ujar Jusuf Kalla yang muncul dengan daya tarik tersendiri.
