Gerindra Menolak Usul Dana Aspirasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Satu lagi fraksi di DPR menyatakan menolak usulan dana aspirasi Rp 15 miliar/anggota Dewan per tahun. Anggota Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan, fraksinya menolak usulan yang digulirkan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrat tersebut. Penolakan itu bahkan dilontarkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Tadi malam saya bicara dengan Pak Prabowo. Beliau katakan, kalau usulan ini tidak bermanfaat langsung pada rakyat, tetapi pada orang lain, harus kita tolak. Menurut kami, ide ini belum bermanfaat langsung pada rakyat. Maka kami belum setuju dengan ide ini. Kami bersikap, dengan gagasan yang ada, tidak kami setujui," kata Martin saat mengisi diskusi radio Trijaya, "Kontroversi Dana Aspirasi", Sabtu (5/6/2010), di Jakarta.

Martin memandang ada basis pemikiran yang keliru atas pengabdian seorang wakil rakyat. Usulan ini, menurut dia, hanya mengedepankan kesan materialistis. "Kalau materi ditingkatkan, pengabdian anggota Dewan pada dapil dianggap berhasil. Kita harus ganti pola pikir, bagaimana mendorong prestasi dan kinerja anggota DPR. Jangan hanya lewat materi," ujarnya.

Ia mencontohkan, anggota Dewan bisa mendorong perbaikan fungsi lembaga pemerintahan di setiap daerah pemilihannya melalui fungsi yang dijalankan di setiap komisi. "Misalnya, saya di Komisi Hukum, bagaimana bisa mendorong kepolisian dan kejaksaan lebih adil dan dicintai rakyat. Saya pikir ini jauh lebih luar biasa daripada bagi-bagi dana seperti ini. Jadi kita basiskan pada kinerja," kata Martin.

Selain itu, tugas DPR dalam bidang pengawasan bisa dioptimalkan untuk memantau penggunaan anggaran di setiap daerah. Menurut Martin, korupsi di daerah saat ini semakin merajalela. Kebocoran anggaran di daerah juga masih terus terjadi.

"Bagaimana DPR bisa mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, baik di daerah maupun pusat," ujarnya. Sebelumnya, penolakan juga sudah dilontarkan oleh Fraksi PKS dan Fraksi PAN. Usulan dana aspirasi dinilai melampaui kewenangan anggota Dewan.