Tingkat Stres Korban Lumpur Diteliti

SURABAYA, KOMPAS.com — Tim Kajian Kelayakan Permukiman atau TKKP sedang melakukan penelitian masalah sosial terkait dampak semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Salah satu survei yang akan dilakukan adalah meneliti tingkat stres masyarakat korban semburan Lumpur Lapindo, khususnya mereka yang hingga saat ini tak mendapatkan uang ganti rugi baik dari pihak PT Minarak Lapindo Jaya maupun pemerintah. Demikian diungkapkan Ketua TKKP Nyoman Sutantra, Minggu (6/6/2010) di Surabaya.

"Salah satu persoalan menonjol dari masyarakat di kawasan semburan lumpur adalah stres akibat berbagai macam tekanan. Para ibu stres karena suami mereka terpaksa kerja di luar Sidoarjo setelah pekerjaan mereka hilang. Demikian juga para suami stres karena anak-anak dan istri mereka kini berada di seputar kawasan semburan lumpur yang sewaktu-waktu bisa ambles," ucapnya.

Tekanan stres lain juga terjadi akibat warga tak bisa lagi menggunakan tanah mereka untuk tinggal atau bercocok tanam, padahal mereka juga tak punya uang untuk membeli rumah atau lahan baru. Sementara itu, sebagian warga lain yang hidup di dekat mereka dapat bangkit karena mendapatkan uang ganti rugi.

Sutantra mengungkapkan, daerah yang tak layak huni kini bertambah. Jika tahun 2007 lalu hanya terdapat 9 RT yang tak layak huni, tahun ini TKKP mencatat penambahan 18 RT tak layak huni di Desa Mindi dan 6 RT di Desa Besuki Timur.

"Tahun ini kami melihat dampak lumpur yang lebih luas. Sebagian besar warga kini terindikasi mengalami stres," kata Sutantra. Menurutnya, pengukuran ketidaklayakan permukiman berdasarkan kondisi lingkungan, keadaan air, penurunan tanah, dan kerusakan rumah.

Selain itu, TKKP juga melakukan survei masyarakat dari sisi psikologi, ekologi, dan mitigasi. Dalam dua minggu ini, TKKP masih menggodog hasil rekomendasi terhadap permukiman di sekitar semburan lumpur. Hasil rekomendasi kemudian diserahkan gubernur dan diteruskan kepada Menteri Pekerjaan Umum.