Libya Usir Kantor UNHCR di Tripoli

JENEWA, KOMPAS.com - Pemerintah Libya telah memerintahkan badan pengungsi PBB untuk menutup kantornya di Libya dan meninggalkan negara itu.

"Kami telah menerima perintah oleh pemerintah Libia pada UNHCR untuk menghentikan kegiatannya di Libya, pada dasarnya kami diperintahkan untuk menutup kantor kami di sana," kata Melissa Fleming, jurubicara kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Rabu (9/6/2010).

"Kami tidak diberi alasan oleh pemerintah Libia mengapa kami harus meninggalkan negara itu," ujarnya pada wartawan.

Mereka memberikan pemberitahuan itu pekan lalu tapi tidak ada batas waktu yang ditetapkan, Flemming menambahkan.

Dalam pernyatannya yang dikeluarkan Selasa malam, Libya mengatakan negara itu memerintahkan penutupan tersebut karena Tripoli bukan penandatangan Konvensi Jenewa mengenai pengungsi dan oleh karena itu tidak mengakui kantor badan PBB tersebut di Tripoli.

"Libya, yang bukan penandatangan Konvensi Jenewa mengenai pengungsi tidak mengakui keberadaan kantor UNHCR di wilayahnya, dan konsekuensinya, kegiatan yang dilakukan oleh kantor itu tidak sah," kata pernyataan yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri Libia itu.

Pernyataan itu menambahkan bahwa Libia juga tidak menandatangani perjanjian kerjasama dengan badan pengungsi tersebut.

Pada 2001, negara itu mengizinkan penunjukan seorang wakil UNHCR untuk Libia yang misinya terbatas untuk memecahkan masalah khusus. "Tapi kerjanya menjadi tidak sah setelah itu," kata kementerian tersebut tanpa menyebutkan secara khusus masalahnya.

Pernyataan itu menambahkan, masalah keabsahan kegiatan kantor UNHCR dan kebutuhan akan penutupannya telah dikemukakan beberapa kali pada kantor UNHCR di Tripoli.

Negara Afrika utara itu adalah pusat bagi pengungsi dari sub-Sahara Afrika dan juga Timur Tengah yang berusaha untuk mencapai Eropa dengan melintasi Laut Tengah.

Tahun lalu, Italia dan Libia mencapai perjanjian yang mengizinkan Angkatan Laut Italia mencegat imigran gelap dan memulangkan mereka ke Libia, yang memicu kritikan tajam dari UNHCR dan kelompok hak asasi manusia.

"Saya pikir semua pemerintah Eropa, yang menggunakan Libia sebagai tempat di mana orang yang melarikan diri dari perang dan penyiksaan dapat diterima, akan meninjau kembali hal ini dengan hati-hati jika UNHCR tidak lagi hadir di sana," komentar Fleming.

Dewan pengawas anti penyiksaan Eropa telah memperingatkan April lalu, Italia telah melanggar konvensi hak asasi manusia Eropa dengan memaksa kapal-kapal yang dimuati imigran kembali ke pantai Libia. "Mereka itu menghadapi risiko penganiayaan di sana," katanya.

UNHCR sekarang ini memberikan registrasi, perawatan, perlindungan, pelatihan dan mengusahakan permukiman di tempat lain bagi para pencari suaka yang mencapai Libia, termasuk orang Irak, Palestina, Sudan, Eritrea, Ethiopia dan Somalia.

"Pada dasarnya UNHCR adalah sistim suaka di Libia dan ini akan menciptakan kekosongan sangat besar bagi ribuan pengungsi dan pencari suaka yang telah ada di sana dan tentu saja mereka yang terus tiba setiap pekan," kata Fleming memperingatkan.

Badan yang bermarkas di Jenewa itu telah mendaftar sekitar 9.000 pengungsi dan 3.700 pencari suaka di Libia, meskipun diperkirakan ada lebih banyak lagi (imigran) di negara itu.