Kan: Jepang Bisa Bangkrut

TOKYO, KOMPAS.com - PM Jepang Naoto Kan memperingatkan bahwa negara ”Matahari Terbit” itu bisa terjerumus ke dalam kebangkrutan seperti yang dialami Yunani. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada penanganan segera atas utang Jepang yang menggunung.

Walaupun sektor keuangan Jepang lebih stabil dibandingkan dengan Yunani—karena sebagian besar utang Jepang berasal dari dalam negeri—PM Kan, Jumat (11/6) di Tokyo, menekankan salah satu agenda utama adalah meningkatkan pungutan pajak.

Pada pidato pertamanya di Parlemen setelah berkuasa pada Kamis lalu, Kan mengatakan, Jepang, negara dengan kekuatan ekonomi kedua di dunia, tidak dapat membiarkan pemerintah terus terbenam dalam timbunan utang. Masalah itu diperberat dengan penduduk yang semakin tua dan semakin sedikit.

”Sulit tetap mempertahankan kebijakan ekonomi yang tergantung utang. Kita telah melihat bagaimana keadaan finansial di komunitas Eropa yang dipicu krisis Yunani. Keuangan kita juga dapat runtuh seperti itu jika kita hanya bergantung pada obligasi nasional dan membiarkan utang tidak diselesaikan,” ujarnya.

Jepang memiliki utang publik terbesar di antara negara-negara industri maju. Saat ini, utang Jepang mencapai 218,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2009.

Kan yang menjadi perdana menteri Jepang keenam dalam empat tahun terakhir ini sebelumnya adalah menteri keuangan. Dia berjanji pemerintah akan bekerja sama lebih erat dengan Bank Sentral Jepang untuk menghindari deflasi (kemerosotan ekonomi dengan tekanan harga-harga) dan akan terus fokus pada kebijakan kuat dan komprehensif.

Kan juga mengatakan, dia sedang mempertimbangkan kenaikan pajak, isu yang dihindari pemerintahan sebelumnya. Rincian langkah-langkah kebijakan finansial akan diumumkan akhir bulan ini. Kan juga menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 2 persen setiap tahun hingga tahun 2020.

Analis mengatakan, peringatan Kan itu berlebihan. Alasannya, investor yang memegang surat utang Pemerintah Jepang dipandang sebagai pemegang obligasi jangka panjang yang kurang tertarik memperjualbelikan obligasinya. Jepang tidak terlalu banyak memiliki utang luar negeri.

”Beda dengan Yunani yang memiliki utang luar negeri,” ujar Hiromichi Shirikawa, ekonom senior dari Credit Suisse Jepang. ”Jepang juga masih memiliki surplus perdagangan. Saya tidak sepakat jika dikatakan Jepang akan menghadapi krisis yang sama,” tambahnya lagi.

Berbeda dengan banyak negara di dunia yang menjerit, China ketiban arus modal masuk akibat krisis di Eropa dan ekonomi AS yang masih sempoyongan. Investasi portofolio, di luar investasi langsung seperti perusahaan, China melonjak drastis pada kuartal pertama, yakni 28,8 persen menjadi 2,81 triliun yuan dibandingkan tahun lalu.

Biro Statistik Nasional China juga mengumumkan, pertumbuhan terus terjadi di sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan sejenisnya.

”Konflik” Jerman-Perancis Sementara itu, pertemuan antara Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy yang sedianya dijadwalkan pada Senin mendatang dibatalkan. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung 14 Juni mendatang.

Kedua pemimpin ini sering berbeda pendapat mengenai cara mengatasi krisis utang di Eropa. Pada Januari lalu, Perancis marah kepada Jerman karena menarik diri dari komitmen menyediakan dana talangan untuk negara yang terlilit utang.

Perancis mengatakan, karena ulah Jerman yang mengulur waktu, ongkos yang ditanggung akibat krisis membengkak dari hanya 15 miliar euro pada Januari menjadi 750 miliar euro. Ketika usulan tersebut akhirnya disetujui, Jerman menuduh bahwa program itu merupakan 95 persen keinginan Perancis.

Sarkozy menyerukan adanya pemerintahan ekonomi Eropa untuk mengatur perekonomian di zona euro. Usulan ini ditolak mentah-mentah oleh Merkel.(AP/Reuters/AFP/Joe)