Proyek 2.000 Rumah Murah Terhambat
Program pembangunan 2.000 rumah murah itu diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Palembang pada Desember 2008. Program itu adalah membangun 1.000 unit rumah tipe 36 di Jakabaring dan 1.000 unit rumah tipe 21 di Gandus.
Rumah murah tipe 21 itu untuk warga miskin, seperti tukang becak, tukang perahu, dan buruh. Rumah tipe 36 untuk pegawai negeri sipil, guru, dan anggota TNI/Polri. Pembayaran dilakukan dengan mencicil Rp 5.000 hingga Rp 10.000 per hari selama 10 tahun. Harga rumah tipe 21 Rp 25 juta dan harga tipe 36 Rp 35 juta.
”Saat ini pengembang sudah kehabisan napas. Dana dari kredit belum cair untuk melanjutkan pembangunan rumah murah,” kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin, Senin (14/6).
Menurut Alex, kredit belum cair karena ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi. Pemprov Sumsel siap menjadi penjamin supaya dana untuk pengembang dapat dikucurkan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Sumsel Rizal Abdullah menjelaskan, pembangunan rumah murah tidak berhenti total, tetapi mengalami kelambatan. Penyebabnya, belum dilakukan akad kredit rumah murah sehingga pengembang belum dibayar. Supaya pembangunan murah kembali lancar, akad kredit harus dipercepat.
Rizal menuturkan, akad kredit belum dapat dilaksanakan karena banyaknya peminat rumah murah yang harus diseleksi secara ketat. Jumlah pendaftar rumah murah sekitar 19.000 orang. ”Para pendaftar, seperti tukang ojek dan tukang becak, harus diteliti kemampuannya membayar cicilan rumah murah,” katanya.
Ia menambahkan, faktor cuaca juga menjadi penghambat. Hujan menyebabkan lokasi pembangunan rumah murah tergenang air. Saat ini kondisi di lokasi mulai kering sehingga pembangunan bisa dipercepat.
Manajer Satuan Pengembangan dan Kebijakan Bank Sumsel Babel Edison sebagai pihak yang mengucurkan kredit pembangunan rumah murah mengatakan, pengembang kehabisan modal setelah membangun ratusan rumah murah. Padahal, kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah murah belum bergulir. Seharusnya, dana KPR rumah murah digulirkan kembali kepada pengembang supaya dapat melanjutkan pembangunan.
”KPR belum bergulir karena seleksi penerima rumah murah belum selesai. KPR harus ada jaminan tanah dan rumah. Tanah yang digunakan milik Pemprov Sumsel sehingga harus ada surat keputusan hibah,” kata Edison.
Menurut Lison (48), pengawas dari PT Revari Putra Pratama sebagai salah satu pengembang, pembangunan rumah tersebut terhambat karena belum dilakukan akad kredit sehingga belum ada dana.
