Dana Aspirasi Tunggu Pemerintah Setuju

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, sikap anggota Panja di Badan Anggaran DPR yang menyepakati usulan dana aspirasi masuk dalam RKP 2011, merupakan kemajuan. Sebelumnya, hampir seluruh fraksi menyatakan menolak usul tersebut. Ketok palu di Badan Anggaran belum final. Masih dibutuhkan persetujuan pemerintah.

"Memang masih membutuhkan persetujuan bersama pemerintah. Kita tidak tahu apakah Presiden dan Menteri Keuangan seia sekata," kata Priyo, yang juga menjabat Wakil Ketua DPR, Selasa (15/6/2010), di Gedung DPR, Jakarta.

Priyo mengungkapkan keoptimisannya usul tersebut akan mendapat restu pemerintah. Hal itu didasarkannya pada pidato Presiden SBY pekan lalu, saat menanggapi kontroversi dana aspirasi. "Kalau mendengar pidato Presiden, saat itu Golkar kan sendirian setelah dihantam kanan kiri, pidato itu seperti uluran tangan yang bersahabat dari presiden dan dinamika yang tak terpisahkan dalam proses usulan ini," ujarnya.

Ia meminta, kontroversi tak berlanjut hingga konsep benar-benar digodok secara matang. Priyo membantah bawah konsep yang ditawarkan dalam dana aspirasi yang berganti nama "Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah" ini sama dengan konsep pork barrel alias gentong babi di Amerika Serikat.

"Beda dengan pork barrel itu. Ini titik tekannya ke program pemerataan pembangunan di tingkat dapil se-Indonesia. Anggota DPR tidak langsung tenteng dana ke daerah dan menunjuk program apa. Tetap lewat mekanisme anggaran yang baku," jelasnya.

Priyo mengklaim, melalui program ini, daerah yang tidak punya atau mengalami hambatan akses ke pemerintah pusat akan dimudahkan. "Penanggung jawab tetap di eksekutif," kata Priyo.