Warga Pertanyakan Pola Razia Preman

JAKARTA, KOMPAS.com — Tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membasmi aksi premanisme di angkutan umum dan sejumlah titik rawan selama dua bulan disambut positif oleh warga. Namun, pelaksanaannya di lapangan yang digelar sejak Senin (14/6/2010) dipertanyakan oleh warga.

Sejumlah penumpang angkutan umum menyesalkan pola razia preman yang digelar petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Barat, Selasa (15/6/2010) pagi. Razia dengan cara menghentikan bus dan angkutan umum lainnya, kemudian memeriksa satu per satu penumpang, dinilai menghambat mobilitas warga.

"Gara-gara razia preman malah terlambat masuk kerja karena jalan jadi macet dan makan waktu cukup lama untuk memeriksa kartu identitas setiap penumpang," kata Riyanti, penumpang Kopaja 88, ketika ditemui di perempatan Slipi, Jakarta Barat.

Hal senada dikemukakan penumpang lain, yaitu Rizal. Dia juga melontarkan ketidaksetujuannya terhadap pola operasi preman yang dilancarkan petugas gabungan.

"Bagaimana mungkin mau menangkap preman kalau indikatornya kartu identitas (KTP). Ini sama saja razia yustisi, bukan razia preman," kata Rizal.

Dia menuturkan, operasi preman bisa dilakukan dengan cara menempatkan petugas di bus-bus. "Petugas mengawal perjalanan bus. Jadi, kalau ada preman bisa langsung ditangkap," katanya.

Penempatan petugas, katanya, tidak perlu di semua bus atau angkutan umum. 'Tapi, sebaiknya sering dilakukan petugas. Dengan begitu, para preman akan berpikir dua kali untuk beraksi di angkutan umum," ujarnya.

Di Jakarta Barat, razia preman kemarin dilakukan di empat titik, yakni di perempatan Cengkareng, Terminal Grogol, Jalan S Parman, dan perempatan Slipi.

Menurut Kepala Satpol PP Jakarta Barat Bobby Aryono, ada 66 orang yang terazia dalam operasi itu. Sebanyak 15 orang adalah pengamen, sementara yang lainnya adalah orang-orang yang tidak memiliki kartu identitas. Boby mengatakan, orang-orang yang terjaring razia dalarn operasi itu diserahkan ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat, untuk mendapatkan pembinaan.

79 orang terjaring

Sebanyak 79 penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di sejumlah titik di Jakarta Timur terjaring operasi preman yang melibatkan petugas gabungan dari Polda dan Pemkot Jakarta Timur, Selasa.

Razia yang bertajuk Operasi Praja 2010 ini dititikberatkan di sejumlah angkutan umum dan menyasar tiga titik rawan keberadaan preman di Jakarta Timur, yakni di depan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, sekitar halte Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan di sekitar Pos Polisi Utan Kayu Selatan.

Dari operasi itu tidak satu pun preman di angkutan umum terjaring, tetapi hanya 79 PMKS yang diamankan petugas. Kepala Satpol PP Jakarta Timur Tiangsa Surbakti mengatakan, sekalipun tidak menemukan pelaku tindak kriminal atau preman, hal itu tidak membuat aparat gabungan dari Polri, Satpol PP, Sudin Sosial, dan Sudin Perhubungan Jakarta Timur kecewa.

Secara terpisah, sekitar 177 personel gabungan Jakarta Selatan akan dilibatkan dalam razia preman yang dimulai Rabu (16/6/2010) ini.

Operasi Praja di Jakarta Selatan akan digelar sebulan, mulai 16 Juni hingga 16 Juli, di sejumlah titik, yakni Kopaja 620 rute Lebak Bulus-Blok M-Tanah Abang, Metromini 75 rute Pasar Minggu-Blok M, dan Kopaja 20 rute Lebak Bulus-Pasar Senen.

"Ada tiga titik rawan yang akan dirazia, yakni simpang susun Karet, Pasar Festival, dan Jalan Santa," kata Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Jurnalis, kemarin. (tos/bum/yos)