PKS: Perubahan Bagian dari Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berancang-ancang menawarkan warna baru atas identitas partainya. Momentum Musyawarah Nasional yang berlangsung 16-20 Juni boleh jadi dimanfaatkan sebagai garis awal perubahan.

Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, partainya tak ingin menjadi market leader hanya di kalangan partai Islam. PKS ingin menjadi yang terdepan di antara semua partai dan ingin keluar dari pemetaan partai Islam dan partai nasionalis.

Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah mengungkapkan, perubahan itu merupakan sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari prosedur demokrasi. Partai sejatinya menjadi wadah berpolitik bagi semua kelompok.

"Ini juga bagian dari kedewasaan politik kita secara umum dan nasional. Apakah kita bangsa Indonesia ini memandang partai politik sebagai sarana bersama bagi semua kelompok apa pun suku dan golongannya untuk secara bersama-sama menyalurkan aspirasi masyarakat dan memimpin bangsa ini dengan tujuan bersama. Tanpa membedakan suku, agama, dan sebagainya," papar Fachri, Kamis (17/6/2010) di Gedung DPR, Jakarta.

Menurutnya, perubahan yang dilakukan PKS bukanlah sesuatu yang luar biasa. "Partai lain kan juga ada dinamika antar kelompok. PDI-P, misalnya, ada Baitul Muslimin. Padahal, kita tahu warna kulit PDI-P selama ini merah, merah itu kan kita tahu artinya. Dinamika itu akan selalu ada, tapi bagaimana dinamika internal itu tampil," ujarnya.

Perubahan yang terjadi, ditegaskannya, tak bertabrakan dengan ideologi partai. Persepsi bahwa partai yang identik dengan suatu agama hanya untuk penganut agama tersebut, menurutnya, harus diperluas. "Sebenarnya enggak ada citra baru. Dari dulu kita memang seperti ini. Ini kan cuma tahapan internal politik kita saja," kata Fachri.

Hingga saat ini, terang Fachri, cukup banyak tokoh non-Muslim yang menjadi kader partainya. "Tidak ada sesuatu yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Ini tahapan yang normal. Dalam demokrasi, Anda harus mewakili aspirasi rakyat. Anda mau menang di Bali yang mayoritas Hindu, tapi tidak mengajak masyarakat Hindu? Tidak bisa," tegasnya.