Susunan Pengurus Demokrat Dikritik

JAKARTA, KOMPAS.com — Susunan Pengurus Partai Demokrat 2010-2015 yang dipenuhi anggota-anggota FPD-DPR dan tim sukses kandidat ketua umum dalam kongres lalu dinilai kurang mencerminkan harapan masyarakat dan tidak menunjukkan hasrat untuk membangun masa depan politik yang lebih baik.

Hal tersebut dikemukakan oleh pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, Kamis (17/6/2010).

Menurut Sudjito, sebagai ketua umum yang terpilih secara demokratis, Anas Urbaningrum seharusnya berani membuat terobosan dengan memasukkan figur-figur praktisi dan pakar-pakar muda dari berbagai displin. Pasalnya, tantangan masa depan Indonesia yang kompleks memerlukan kontribusi yang konkret dari partai-partai politik. Partai juga diharapkan mampu menjawab persoalan hidup rakyat kecil, seperti petani atau nelayan secara nyata.

"Partai Demokrat sebagai partai terbesar seharusnya mau merangkul kalangan teknokrat dan ilmuwan karena mereka banyak berkecimpung dalam isu-isu rakyat secara lebih teknis dan praktis. Keberadaan kelompok praktisi itu lebih bisa mencerminkan harapan rakyat ketimbang nama-nama lama yang masuk dalam kabinet Anas," katanya.

Ia mengakui, memang ada sejumlah nama profesional yang dimasukkan, seperti anggota KPU Andi Nurpati dan advokat Denny Kailimang. Namun, mereka bukanlah tokoh bertipe pengorganisasi yang bergelut langsung dengan persoalan rakyat bawah.

"Saya dengar, posisi mereka justru dipertanyakan oleh kalangan senior PD karena mereka tak pernah mengeluarkan keringat sedikitpun untuk PD atau SBY," ujar Sudjito.

Dosen Fisipol UGM itu menyoroti secara khusus masuknya Johny Allen Marbun sebagai wakil ketua umum. Penempatan Johny dalam posisi penting kedua setelah Anas justru menjadi blunder politik yang fatal.

"Keberadaan Johny dinilai menjadikan Partai Demokrat dalam posisi tersandera. Pasalnya, Johny diduga terseret kasus korupsi yang proses hukumnya masih berjalan hingga saat ini. Dengan posisi barunya, Johny diyakini akan lebih sulit 'tersentuh'," katanya.

"Saya menduga, masuknya Johny yang merupakan sobat sejoli Anas di Badan Anggaran DPR disebabkan oleh kontribusi finansialnya yang besar dalam kampanye Anas menuju PD-1. Ini menjadi bukti bahwa politisi dari generasi baru pun turut melanggengkan pola transaksional dalam politik," lanjutnya.

Sorotan atas pengurus baru Partai Demokrat juga disampaikan Jaringan Nusantara (JN). Dalam susunan kepengurusan, Anas dianggap hanya mementingkan kelompoknya, khususnya koneksi HMI.

Ia telah gagal mengakomodasi organisasi-organisasi pendukung SBY, seperti Barindo, JN, Majelis Dzikir Nurussalam, dan lain-lain. "Justru, ia malah memasukkan Nazar yang merupakan kader PPP sebagai bendahara," kata Koordinator Pelaksana JN, Heru Dharsono.

"Anas sepertinya lupa bahwa ketika SBY diserang DPR karena kasus Century, organisasi seperti JN-lah yang berdiri di depan dalam membela SBY," katanya. Saat itu sebagai Ketua Fraksi, Anas dianggap gagal dalam melakukan lobi parlemen.