Badan Otorita Jembatan Selat Sunda Segera Terbentuk

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah terus menunjukkan keseriusannya mewujudkan megaproyek Jembatan Selatan Sunda (JSS). Salah satunya dengan membentuk badan otorita. "Kami targetkan selesai dalam enam bulan ini," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat koordinasi menteri ekonomi tentang JSS, Kamis (17/6/2010).

Hatta menegaskan, pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa tersebut memang harus memiliki legalitas yang kuat, yakni lewat kehadiran badan otorita. Cuma, pemerintah masih akan membahas tugas dan wewenang badan otorita tersebut.

Menurut Hatta, nantinya jembatan sepanjang 29 kilometer itu tidak hanya menjadi kawasan komersial. "Keputusan presidennya (Keppres) mengatakan, itu tata ruang, JSS adalah kawasan strategis," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menurut perhitungan sementara pemerintah, Hatta mengungkapkan, pembangunan JSS bakal menelan biaya antara 10 miliar dollar AS hingga 15 miliar dollar AS. Namun yang jelas, "Kita tidak menggantungkan pada dana APBN," tegasnya.

Cuma, mengacu pada Keppres Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tim Nasional Persiapan Pembangunan Jembatan Selat Sunda, Hatta bilang, pemerintah mesti memerhatikan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Antar Pemerintah Provinsi se-Wilayah Sumatera tentang JSS, dan hasil kajian yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Banten dan Provinsi Lampung.

Itu sebabnya, Kamis kemarin, pemerintah pusat mendengarkan paparan dari Gubernur Banten dan Gubernur Lampung. Soalnya, kedua pemerintah provinsi tersebut sudah melakukan prastudi kelayakan JSS dengan menggandeng PT Bangungraha Sejahtera Mulia.

Gubernur Banten dan Gubernur Lampung mengusulkan agar prastudi kelayakan itu bisa disinergikan dengan kajian yang akan dilakukan Tim Nasional Persiapan Pembangunan JSS. "Yaitu, pembangunan jembatan bersama-sama dengan pengembangan daerah bisnis di dua daerahnya," kata Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Catatan saja, pemerintah akan mewujudkan JSS dengan konsep kerja sama pemerintah dan swasta alias public private partnership (PPP). Ada ada lima seksi dalam proses pembangunan jembatan. Seksi pertama dibangun dengan beton, seksi kedua jembatan gantung ultrapanjang, seksi ketiga jembatan beton, seksi keempat jembatan gantung ultra panjang, dan seksi kelima kembali memakai beton.

Pemerintah juga sudah setuju untuk membangun rel kereta api di atas Jembatan Selat Sunda. Jadi, jembatan ini tidak hanya berupa jalan raya. (Kontan/Irma Yani)