Nestapa Serui Tertelan Gebyar Piala Dunia dan Video Porno

Sejauh mata memandang di perairan Teluk Ampimoi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, tampak mengapung puing-puing rumah panggung serta perabotan kayu yang habis tersapu gelombang saat gempa berkekuatan 7,1 skala Richter mengguncang kawasan itu 16 Juni lalu. Sementara di tepi pantai, belasan keluarga bak bersembunyi di rerimbunan bakau. Mereka berlindung dari panas matahari maupun dinginnya angin malam di laut.

Agus Taran (46), warga setempat, bersama kerabatnya sejak pagi hingga petang masih berjuang membangun kembali rumahnya. Batang demi batang kayu ditancapkannya ke lumpur perairan untuk menjadi fondasi rumah panggung.

”Kasihan. Perempuan dan anak-anak tidur tanpa terpal. Kena hujan dan panas. Dingin kalau malam. Jadi harus cepat bangun lagi rumah ini,” papar Taran sambil menunjuk rumahnya yang runtuh akibat gempa, Jumat (18/6) lalu.

Tak jauh dari kaum lelaki yang bekerja merehabilitasi rumah, Ny Taran bersama anak-anaknya yang masih kecil berkerumun di dekat perapian sambil merebus kasbi (singkong) untuk makan malam. Di sampingnya, setumpuk pakaian yang basah akibat terendam air laut dan hujan diletakkan begitu saja di atas ujung perahu semang.

Butuh terpal

Untuk mengisi perut, warga yang tinggal di pesisir itu umumnya tak begitu bermasalah. Mereka sudah terbiasa mengambil kasbi dan keladi dari kebun atau berburu ikan di laut.

Namun, untuk berlindung dari keganasan alam, mereka membutuhkan terpal, selimut, dan alat pertukangan demi memulai kehidupan yang baru.

Keluarga Taran adalah satu di antara lebih dari 5.000 keluarga dari 17.939 keluarga di Kepulauan Yapen yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa 16 Juni lalu. Getaran bumi akibat gempa itu turut dirasakan warga di Manokwari, Teluk Wondama, Biak, Nabire, dan Waropen.

Dampak terbesar dari bencana alam tersebut dialami warga Kepulauan Yapen. Di daerah ini lima orang tewas, di samping 16 orang hilang dan diduga tewas tertimbun longsor.

Selain itu, 5.000 rumah rata tanah dan sejumlah infrastruktur pendidikan, kesehatan, serta transportasi porak poranda.

Dampak gempa kali ini bisa dibilang jauh lebih dahsyat daripada gempa 7,6 SR Manokwari pada 4 Januari 2009. Meski demikian, perlakuan pemerintah dirasakan lebih baik terhadap Manokwari daripada Yapen. Karena itu, masyarakat Yapen merasa dianaktirikan, terutama oleh pemerintah pusat.

Hingga empat hari setelah bencana gempa melanda Yapen, bantuan pemerintah pusat yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana hanya senilai Rp 100 juta. Padahal, distribusi bantuan makanan, medis, serta terpal ke daerah-daerah pesisir itu membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) yang tidak sedikit.

Untuk menjangkau satu pulau saja dibutuhkan solar sekitar 400 liter. Untuk membeli bahan bakar minyak kapal pengiriman bantuan, pemerintah daerah setempat harus membayar kebutuhan BBM itu terlebih dahulu kepada Pertamina.

Bupati Kepulauan Yapen Decky Nenepath mengatakan, saat gempa Manokwari 2009, pada hari kejadian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung berpidato dan memerintahkan menteri-menterinya turun ke lokasi untuk memberikan bantuan. Sehari kemudian Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Perhubungan Djusman Syafii Djamal sudah tiba di Manokwari, Papua Barat, untuk menyalurkan bantuan.

”Sekarang sudah empat hari setelah terjadinya gempa di Kepulauan Yapen, belum ada perhatian signifikan dari (pemerintah) pusat. Kami tidak bisa sendiri di Serui ini,” ucap Decky, kemarin.

Jangankan di tingkat pusat, Pemerintah Provinsi Papua yang berada di Jayapura dan hanya berjarak 300-an kilometer dari Serui saja baru memberi satu kontainer bahan makanan dan perlengkapan lainnya Sabtu malam, menggunakan Kapal Motor Nggapulu. Yang hadir meninjau lokasi dan korban gempa pun Kepala Kesbangpolinmas Washington Turnip dan staf dari Dinas Sosial.

Dalam pertemuan penanggulangan pascagempa antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Pemerintah Provinsi Papua, dan DPR Papua kemarin siang di Serui, lembaga-lembaga itu saling menyalahkan. Media massa bahkan dituding kurang memerhatikan masalah ini.

Muncul pula pendapat yang menyatakan elite di tingkat pusat sedang sibuk mengurus kasus video porno mirip artis atau nonton bareng Piala Dunia 2010. Itulah sebabnya bencana Serui terlupakan.

Mestinya sikap saling tuding seperti itu tak perlu muncul. Bukan saatnya saling menyalahkan. Yang jelas, Serui adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak boleh dibiarkan berjalan menyelesaikan persoalan besar seperti ini sendirian. (ich)