Netanyahu Mengakui Blokade Gaza Gagal
Kairo, Kompas -
”Keputusan pemerintah adalah mencabut blokade sipil dan memperkuat blokade militer melalui koordinasi dengan AS dan utusan khusus kuartet perdamaian Tony Blair, serta pemerintah negara lain,” ungkap Netanyahu di forum sidang kabinet terbatas soal keamanan dan luar negeri, Senin (21/6) di Jerusalem.
Ia menegaskan, itu merupakan keputusan terbaik karena akan menggagalkan propaganda Hamas serta, ”Memberi dalih kepada kami dan sahabat-sahabat kami di dunia ini untuk sepakat tentang tuntutan kami soal keamanan.”
Minggu malam lalu, Netanyahu telah mengakui blokade Gaza gagal. ”Blokade sipil adalah keliru dan kami memutuskan untuk menghentikan. Namun, blokade militer untuk mengamankan pantai-pantai kami tetap berlanjut,” tegasnya.
Menteri Lingkungan Hidup Israel Gilad Erdan dari partai Likud juga mengatakan, aksi blokade Gaza secara total pasca-Hamas mengambil alih kekuasaan secara penuh di Jalur Gaza pada Juni 2007 tidak membawa hasil positif pada Israel.
Ia menambahkan, isu armada kapal kemanusiaan dan tekanan internasional telah mempercepat mengambil keputusan soal pencabutan blokade Gaza.
Israel, Minggu, memutuskan mengizinkan semua komoditas sipil masuk ke Gaza, kecuali senjata dan bahan yang terkait dengan militer. Namun, otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmoud Abbas dan Hamas masih menganggap belum cukup keputusan Israel itu.
Sementara itu di New York, Menhan Israel Ehud Barak meminta PBB membekukan rencana melakukan penyidikan independen dengan sponsor PBB terhadap kasus serangan militer Israel atas konvoi kapal misi kemanusiaan 31 Mei lalu yang menewaskan 9 warga Turki dan puluhan aktivis luka-luka.
”Untuk saat ini dan selagi masih ada armada kapal yang sedang dipersiapkan berlayar, lebih baik PBB meninggalkan dulu sementara waktu untuk melakukan penyidikan independen,” ujar Barak seusai bertemu Sekjen PBB Ban Ki-moon hari Senin.
Menurut Barak, komite penyidik yang dibentuk Israel beranggotakan lima personel, di antaranya dua warga asing, sudah cukup untuk saat ini.
Ia menambahkan, ”Kami telah bergerak maju melakukan penyidikan independen yang kami yakin bahwa itu independen, memiliki kredibilitas, dan bisa dijadikan sandaran serta berikan izin untuk terus bekerja.”
Harian Asharq Al Awsat edisi Selasa mengungkapkan, ada perundingan rahasia antara Benjamin Netanyahu, Pemimpin Partai Kadima yang beroposisi Tzipi Livni, dan Menhan Ehud Barak yang juga Ketua Partai Buruh untuk melibatkan partai Kadima dalam koalisi.
Menurut harian berbahasa Arab yang terbit di London dan Jeddah itu, jika perundingan berjalan lancar, Livni akan ditunjuk sebagai menlu menggantikan Avigdor Lieberman yang juga Ketua Partai Yisrael Beiteinu.
Netanyahu juga telah bertemu Ketua Komite Luar Negeri dan Keamanan Knesset, Tzachi Hanegbi, yang berasal dari partai Kadima, untuk membahas kemungkinan pembentukan pemerintah persatuan dengan melibatkan partai Kadima.
Menurut Netanyahu, yang terbaik saat ini membentuk pemerintah persatuan nasional melibatkan partai Kadima untuk menyelamatkan posisi Israel yang sedang sangat sulit di pentas internasional pascainsiden Flotilla Gaza, akhir Mei lalu.
Sejauh ini jubir Netanyahu maupun Livni belum memberi komentar tentang bocoran berita soal perundingan rahasia Netanyahu-Livni itu.
