2014, Belum Waktunya TNI 'Nyontreng'

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Sidarto Danusubroto, mengatakan, fraksinya menolak pemulihan hak pilih TNI, terutama pada Pemilu 2014. Ia berpandangan, sebagai warga negara, anggota TNI memang memilih hak memilih. Namun, kultur komando yang sangat kental dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dalam proses demokrasi.

"Untuk tahun 2014 belum waktunya karena kondisi demokrasi kita masih prosedural, belum substansial," kata Sidarto pada diskusi Radio Trijaya "Jika TNI Memiliki Hak Pilih", Sabtu (26/6/2010) di Jakarta.

Ia mencontohkan, pada masa lalu, mayoritas pemilih di lingkungan asrama TNI/Polri memilih partai tertentu. "Ini karena dipengaruhi kultur komando," ujarnya.

Menurutnya, anggota TNI bisa diberikan hak pilih jika demokrasi Indonesia sudah mapan. "Kalau sekarang, apa anggota TNI siap untuk tunduk pada peraturan umum? Siap untuk tunduk pada sistem peradilan umum?" kata Sidarto.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, mengungkapkan, untuk memulihkan hak politik anggota TNI, perlu mempertimbangkan sisi psikososial politik masyarakat. Saat ini dinilai bukan waktu yang tepat untuk mengembalikan hak tersebut.

"Masyarakat yang menjadi korban belum terobati dari trauma tahun 1998, bagaimana penculikan oleh TNI saat itu, dan tindakan lainnya. Kita hidup di tiga dimensi, masa lalu, masa kini, masa mendatang. Beban masa lampau belum sembuh," ujarnya.

Permasalahan itu menurutnya harus diselesaikan oleh TNI sendiri. "Harus ada pertanggungjawaban para jenderal dan dibentuk komisi rekonsiliasi. Selama masyarakat masih trauma dengan segala macam tindakan TNI pada masa lalu, memulihkan hak pilih TNI akan susah," ucap Tamrin.