Layanan Wimax Bisa Dorong Ekonomi

TANGERANG, KOMPAS.com - Kehadiran layanan internet broadband nirkabel diyakini akan turut mendorong ekonomi Indonesia. Demikian disampaikan CEO Sitra Wimax Kumaran Singaram dalam soft launch Sitra Wimax, layanan baru PT First Media yang menggunakan teknologi generasi keempat (4G).

"Hasil penelitian menunjukkan penambahan akses broadband satu persen bisa mendorong GDP (gross domestic product) 0,1 persen. Untuk wilayah Indonesia yang berpenduduk sangat besar, kenaikan GDP nilainya sangat signifikan," ujar Kumaran.

Menurut Kumaran, tren bisnis saat ini membutuhkan akses ke layanan online untuk dapat bersaing di pasar yang terbuka. Internet broadband akan membantu pelaku usaha selalu terhubung ke klien dan pemasoknya. Misalnya, UKM yang memasok bahan baku ke industri bisa selalu terhubung ke sistem supply chain sehingga dapat memasok seuai kebutuhan dengan tepat.

Internet broadband berbasis nirkabel seperti Wimax, kata Kumaran, bisa lebih fleksibel menjangkau pengguna lebih banyak ketimbang layanan berbasis kabel serat optik. Daerah-daetah yang selama ini tidak terjangkau kabel optik karena lokasinya yang jauh atau posisinya yang sulit bisa diakses layanan broadband nirkabel dengan mudah.

"Dalam 18 bulan jumlah pelanggan Wimax akan sama dengan pelanggan kabel kami," ujarnya. Pada peluncuran Sitra Wimax saat ini, PT First Media mengkalim telah melayani sekitar 300.000 pelanggan dan tumbuh sekitar 15 persen setahun terakhir.

Selain itu, untuk bisa mendapat izin uji laik operasi Wimax, PT First Media juga diwajibkan memenuhi syarat kandungan konten lokal dalam perangkat yang digunakannya. Hal tersebut turut mendorong kemajuan industri perangkat telekomunikasi dalam negeri. Konten lokal yang dipakai di layanan Sitra Wimax saat ini mencapai lebih dari 30 persen pada perangkat CPE (consumer premise equipment), lebih dari 40 persen di BTS, dan 100 persen di antena.

Sitra Wimax secara bertahap akan melayani pelanggan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Banten, Aceh, dan Sumatera Utara mulai awal Juli 2010.