RUU Perlindungan Aktivis Tak Diperlukan

Gayus Lumbuun(KOMPAS/PRIYOMBODO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun, tak sepakat dengan wacana diperlukannya RUU Perlindungan Aktivis. Wacana ini sempat digulirkan pasca diserangnya aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama Satya Langkun. Penyerangan terhadap Tama diduga dari aktivitasnya yang tengah menelisik rekening tak wajar para perwira polisi.

"RUU Perlindungan aktivis tidak diperlukan. Menurut saya, aktivis adalah masyarakat yang punya rasa militan yang kuat. Tidak perlu dibuatkan UU khusus," kata Gayus, Senin (12/7/2010), sebelum rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta.

Ia mengatakan, perlindungan bagu para aktivis cukup diatur dalam UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. "Kalau dibuat UU khusus, maka negara ini dibuat negara aktivis. Untuk buat UU yang khas harus khas. Aktivis itu bagian dari masyarakat. Kalau aktivis dibuat, nanti buruh yang aktivis juga minta UU juga," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi atas Tudingan Danai Isu Ijazah Jokowi

Cerita Tukang Becak yang Ditumpangi Bupati Sumenep, Sempat Berharap Dibayar Rp 100.000

Serangan Berulang ke Pasukan Perdamaian Indonesia, Pemerintah Surati Presiden DK PBB

Bagaimana Reaksi Dunia soal Gencatan Senjata AS-Iran, Termasuk Indonesia?

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com