Max: Perombakan Kabinet, Terserah SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tak ikut mendorong perombakan kabinet atas rapor merah sejumlah anggota kabinet. Perombakan kabinet atau reshuffle sepenuhnya berada di tangan SBY selaku Kepala Pemerintahan. "Itu hak prerogatif Presiden. Dan terserah kepada Presiden," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Namun demikian, Partai Demokrat akan terus memantau perkembangan desakan perombakan kabinet atas hasil evaluasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). "Kita ikuti terus saja nanti, kalau itu ada desakan-desakan tentu kita tunggu perkembangan-perkembangan dari presiden yang merupakan pemegang hak prerogatif," jelasnya.

UKP4 melalui ketuanya, Kuntoro Mangkusubroto, pekan lalu, menyebut evaluasi terhadap 14 prioritas pemerintah yang terjabarkan dalam 70 program, 155 rencana aksi, dan 369 subrencana aksi, seperti tercantum dalam Inpres nomor 1 tahun 2010. Sebanyak 49 subrencana aksi dinilai mengecewakan, termasuk diantaranya pembangunan dan pengembangan 19 LP di Kementerian Hukum dan HAM yang dinakhodai Patrialis Akbar.

Selain Kementerian Hukum dan HAM, masih terdapat dua Kementerian yang yang dinilai belum memuaskan, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika dibawah kendali Tifatul Sembiring, dan Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Pengendali dua dari tiga Kementerian yang diawasi serius UKP4 ini berasal dari parpol. Patrialis merupakan kader PAN, sementara Tifatul adalah mantan Presiden PKS.

"Saya tidak mau membaca itu dari sudut pandang politik. Saya kira UKP4 melihat dari hasil sektor kinerja bukan dari sektor politik. Mereka tidak melihat ini dari PKS atau ini dari mana," katanya seraya tidak menanggapi desakan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang mengusulkan adanya perombakan kabinet atas rapor merah sejumlah menteri.

"Kalau pun orang politik menanggapi itu ya baik-baik saja. Kalau dia melontarkan itu hanya dari sebatas kacamata pengawasan dan sebatas pertimbangan Wakil Ketua DPR kepada pemerintah dari hasil UKP4," katanya. (Tribunnews.com/Ade Mayasanto)