Kawin Kontrak Tak Selalu Negatif

PONTIANAK, KOMPAS.com  - Tokoh Tionghoa Kota Pontianak, Kalimantan Barat, XF Asali menyatakan, kawin kontrak yang banyak dilakukan oleh kaum perempuan Tionghoa asal Kota Singkawang dengan pria asal Taiwan tidak semuanya berdampak negatif.

"Hampir 98 persen kawin kontrak yang dilakukan oleh gadis Tionghoa Singkawang dan Sungai Pinyuh, berdampak positif," kata XF Asali di Pontianak, Selasa. Karena media hanya mengangkat yang bermasalah, sehingga seolah-olah kawin kontrak memiliki banyak dampak negatifnya daripada positif. "Padahal tidak sedikit devisa yang dihasilkan oleh mereka, pada saat mengirim uang pada orang tua mereka," katanya.

Menurut Asali, tiga keponakannya kawin dengan warga Hongkong. "Kini kehidupan mereka cukup mapan, perekonomian orang tua mereka juga ikut mapan karena sering dikirimi uang oleh anaknya," kata Asali.

Kencenderungan pria Taiwan memilih gadis Tionghoa asal Singkawang karena suku Hakka, yakni lebih mudah bersosialisasi, kemiripan budaya, dan manut atau patuh kepada suami. "Malah saat ini ada pola pikir warga Tionghoa berharap melahirkan anak perempuan ketimbang laki-laki, karena bisa menghasilkan banyak dolar Amerika," kata XF Asali.

Sementara itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi mencatat dari tahun 2005 - 2010, Provinsi Kalbar berada di urutan kedua dari 12 provinsi di Indonesia dalam kasus korban perdagangan manusia dengan 722 kasus atau 19,33 persen.

Sedangkan urutan ketiga, Jawa Timur sebanyak 461 atau 12,34 persen, disusul Jawa Tengah 428 orang atau 11,46 persen, Sumatera Utara 254 orang atau 6,80 persen, Nusa Tenggara Barat 237 orang atau 6,35 persen, Lampung 189 orang atau 5,06 persen, Nusa Tenggara Timur 163 orang atau 4,36 persen, Banten 81 orang atau 2,17 persen, Sumatera Selatan 72 orang atau 1,93 persen, Sulawesi Selatan 60 orang atau 1,61 persen, dan DKI Jakarta 61 orang atau 1,61 persen.

Sementara untuk perdagangan manusia internal atau domestik tertinggi di Kepulauan Riau 221 orang atau 32,08 persen. Provinsi Kalbar berada pada urutan keenam, yakni sebanyak 21 orang atau 3,05 persen.

Kepolisian Daerah telah menjalin kerja sama dengan IOM dalam menekan dan membantu korban perdagangan manusia di provinsi itu.

Provinsi Kalbar rawan menjadi jalur transit perdagangan manusia, karena memiliki lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Apalagi panjang perbatasan darat Kalbar - Sarawak sepanjang 875 kilometer mulai dari Kabupaten Sambas hingga Kapuas Hulu.