HKTI, Masihkah untuk Petani?

JAKARTA, KOMPAS.com — Munas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) lebih kental nuansa politiknya dibandingkan sebagai momen yang menyerap aspirasi para petani. Sejak sebelum dimulai, perhelatan ini gegap gempita dengan bursa calon Ketua Umum HKTI. Yang bertarung juga bukan mereka yang berlatar belakang petani. Mereka yang bertarung adalah para elite partai politik.

Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, Munas yang tengah berlangsung di Bali menunjukkan betapa tingginya "libido" para politisi untuk berkuasa di HKTI.

"Ada usaha untuk membuat Munas HKTI berlangsung aklamasi. Ini menimbulkan kisruh baru. Apa yang terjadi di HKTI plus kondisi di Bali menunjukkan betapa kuatnya libido kekuasaan oleh para calon," kata Burhan kepada Kompas.com, Rabu (14/7/2010).

Kondisi ini, menurutnya, semakin membuat pesimistis bahwa para politisi itu benar-benar mau memperjuangkan kesejahteraan para petani. "HKTI hanya sekadar menjadi instrumen politik bagi (Pilpres) 2014 dan ini terkonfirmasi oleh situasi Munas yang lebih banyak bicara siapa yang akan menjadi nomor 1 di HKTI karena suasana yang tidak demokratis," ujarnya.

HKTI saat ini pun dinilai makin terdiskoneksi dengan para stakeholder utamanya, yaitu para petani. Pilihan tempat penyelenggaraan Munas yang mewah menjadi indikasi bahwa ajang ini tidak untuk para petani, tetapi politisi.

"Ini ibaratnya menjadi hari raya politisi. Mereka sibuk melakukan manuver sebagai calon ketua umum yang lebih memperlihatkan representasi parpol daripada petani. Para petani tak bisa banyak berharap dari organisasi ini," kata Burhan. Bahkan, lanjutnya, keberadaan HKTI selama ini tak mampu mendongkrak dan memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi petani.