JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi isyarat bahwa tidak ada rencana perombakan kabinet, meskipun ada sejumlah menteri yang mendapat 'rapor merah' dari Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto.
"Saat makan siang, saya berdampingan dengan beliau. Ketika berbincang-bincang informal, saya tanya (soal reshuffle), beliau hanya senyum-senyum. Saya kira dalam waktu dekat belum ada tanda-tanda," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seusai mengikuti pertemuan konsultasi pemerintah-DPR, Rabu (14/7/2010) di Istana Negara, Jakarta.
Namun, Priyo menegaskan, tidak ada yang perlu ditangisi jika Presiden ternyata melakukan perombakan kabinet atas evaluasi yang dilakukan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Perombakan kabinet, sambungnya, sepenuhnya adalah kewenangan Presiden.
Menurutnya, Presiden SBY adalah tipe pemimpin yang selalu menggunakan ukuran kinerja kabinet, bukan alasan politik sebagai alasan melakukan perombakan kabinet menteri. "Meskipun bisa saja di belakangnya ada alasan politik. Tetapi yang dikeluarkan ke publik dan media massa adalah alasan kinerja kabinet," ujar Priyo blak-blakan.
"Jadi, Presiden melakukan reshuffle kabinet dengan menggunakan "tangan" orang lain?" tanya seorang wartawan. Priyo enggan menjawabnya. "Ha-ha-ha. Masa begitu, sih?" Priyo balik bertanya.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kuntoro, ada tiga menteri yang mendapatkan rapor merah, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang juga politisi Partai Amanat Nasional, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, seorang teknokrat.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang