JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Asman Abnur mengatakan, wacana reshuffle bisa digulirkan oleh siapa saja. Namun, hak prerogatif sepenuhnya ada di tangan Presiden.
Asman menilai, wacana itu terlalu dini digulirkan saat ini. "Waktu bertugasnya kan masih singkat. Paling tidak butuh waktu setahun untuk menilai kinerja. Jadi, terlalu dini kalau diwacanakan reshuffle saat ini," kata Asman, Kamis (15/7/2010) di Gedung DPR, Jakarta.
Wacana reshuffle pertama kali digulirkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, pascapenilaian Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Sejumlah menteri mendapatkan rapor merah. Salah satunya menteri asal PAN, Patrialis Akbar, yang menjabat Menteri Hukum dan HAM. "Penilaian kinerja memang penting, tapi harus dilakukan secara obyektif, jangan politis," ujarnya.
Menurutnya, Patrialis sudah bekerja dengan baik sejak dilantik pada Oktober 2009 silam. "Dia sudah kerja keras luar biasa. Kalau penilaian ada yang kurang, bukan hanya Pak Patrialis saja, tapi mungkin ada kontribusi pejabat yang lalu," kata Asman.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang