Evaluasi UKP4 Jangan Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Wakil Presiden Boediono, Yopie Hidayat, meminta agar evaluasi kinerja paruh tahun yang telah dilaksanakan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 terhadap 369 subrencana aksi dari 155 rencana aksi yang dijalankan 45 kementerian dan lembaga jangan dipolitisasi.

Pasalnya, evaluasi kinerja itu sepenuhnya masalah manajemen pemerintahan, dan bukan masuk dalam ranah politik. Demikian disampaikan Yopie Hidayat, yang juga Staf Khusus Bidang Media Massa Wapres, saat ditanya pers, Jumat (16/7/2010) sore di Istana Wapres, Jakarta.

"Mohon evaluasi kinerja itu jangan dipolitisasi. Jangan sampai hal itu dijadikan urusan politik. Sebab, masalah evaluasi kinerja pemerintah sesuai dengan Intruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional merupakan urusan manajemen pemerintah, bukan soal politik," ucap Yopie.

Menurut Yopie, UKP4 juga tidak melakukan penilaian terhadap kinerja para menteri menjalankan subrencana aksi dan rencana aksi yang ditetapkan dalam 70 program dan 14 prioritas. "Tugas Pak Kuntoro hanya mengumpulkan dan mengawasi target-target yang telah ditetapkan sendiri oleh para menteri dan dituangkan dalam Inpres No 1 Tahun 2010," tambah Yopie.

Yopie mengatakan, Ketua UKP4 itu juga tidak melakukan penilaian. Penilaian itu sudah ada dalam sistem yang sudah dilaksanakan saat evaluasi 100 hari program kerja pemerintah. "Kalau UKP4 itu menilai, itu berarti kualitatif. Padahal, dalam sistem yang sudah terukur setiap dua bulanan itu, yang terjadi adalah penilaian secara kuantitatif saja," ucap Yopie.

Yopie menegaskan, evaluasi kinerja itu suatu yang wajar dalam pemerintahan sehingga kalau dua bulan lalu targetnya dirasakan belum tercapai, maka dua bulan berikutnya, targetnya diharapkan bisa lebih baik lagi. "Pak Kuntoro, kan, juga sudah bilang, penilaian kuantitatif dua bulan berikutnya diharapkan akan lebih baik lagi capaian target-targetnya," kata Yopie.

Wapres undang Kuntoro Mengenai isi pertemuan mendadak antara Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto dan Wapres Boediono, Jumat siang setelah shalat Jumat di Istana Wapres, Yopie mengaku bahwa pertemuan itu hanya untuk makan siang bersama.

Ia menampik jika makan siang itu menyinggung juga soal evaluasi kinerja yang sekarang ini dikeluhkan oleh beberapa menteri yang rapornya dinilai merah karena tidak mencapai target. "Enggak-lah. Itu hanya makan siang bersama. Pak Kuntoro diundang karena sudah lama tidak makan siang bersama," ujar Yopie, yang mengaku tidak ikut makan bersama.

Sebelumnya, pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, pekan lalu, Kuntoro melaporkan hasi l evaluasi kinerja paruh tahun per 30 Juni. Menurut Kuntoro, dari 369 subrencana aksi kementerian dan lembaga negara, hingga akhir Juni 2010, tercatat 58 subrencana dinilai sangat memuaskan, 235 subrencana memuaskan, dan 15 subrencana kurang memuaskan. Bahkan, sebanyak 49 subrencana mengecewakan.

Presiden Yudhoyono pada awal pemerintahannya menetapkan 14 prioritas nasional yang dijabarkan menjadi 70 program. Dari 70 program dirinci menjadi 155 rencana aksi dan 369 subrencana aksi yang dilaksanakan oleh 45 instansi kementerian dan lembaga.

Menurut Kuntoro, ke-49 subrencana yang mengecewakan ini ada di sejumlah kementerian yang tersebar di Kementerian Koordinator Perekonomian; Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kuntoro menyebutkan, dari 49 subrencana aksi yang mengecewakan, 20 subrencana di antaranya disebabkan keterlambatan operasional. Sebanyak 14 subrencana lagi karena ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan target yang ditetapkan serta 12 subrencana disebabkan oleh kendala sumbatan dari pihak lain. Sisanya alasan lain.