Korut Tawaran Lanjutkan Perundingan

SEOUL, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Yu Myung-Hwan, Minggu (18/7/2010) menyatakan skeptis mengenai tawaran baru Korea Utara untuk melanjutkan kembali perundingan enam negara, yang macet tentang perlucutan nuklirnya.

"Pyongyang kini sedang berupaya untuk membelokkan tekanan, setelah dipersalahkan Seoul dan sekutu-sekutunya atas tenggelamnya sebuah kapal perang Korea Selatan Maret lalu," kata Yu kepada televisi nasional.

"Adalah sangat disesalkan bahwa Korea Utara kini sedang berusaha menyalahgunakan perundingan enam negara untuk membuat alasan guna menghindari perhatian dunia kepada insiden Cheonan," kata Yu kepada KTV.

Korea Utara mengatakan, secara prinsip pada 10 Juli pihaknya bersedia kembali ke perundingan perlucutan nuklir, setelah PBB gagal secara langsung menyalahkan pihaknya, untuk serangan mematikan terhadap Cheonan yang menewaskan 46 pelaut.

Perundingan-perundingan yang melibatkan kedua Korea, AS, China, Jepang dan Rusia itu dihentikan sejak Korea Utara keluar dari forum tersebut pada April 2009.

Korea Utara sebelumnya menyatakan kesediaan secara prinsip untuk kembali ke meja perundingan.

Namun lebih dulu pihaknya ingin AS menyetujui menyelenggarakan perundingan-perundingan tentang perjanjian perdamaian, untuk secara resmi mengakhiri perang 1950-1953, dan menghentikan sanksi-sanksi.

"Kini bukan saatnya lagi untuk membahas kelanjutan kembali perundingan enam negara dengan adanya beberapa tindakan Korea Utara," kata Yu.

Korea Selatan dan AS, merujuk pada penemuan-penemuan investigasi multinasional, menuduh Korea Utara mentorpedo kapal perangnya, namun Korea Utara dengan marah membantah tuduhan keterlibatan tersebut.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan pada 9 Juli yang mengecam serangan itu tanpa menyebut siapa pelakunya.

Sementara itu, Korea Selatan berencana akan menghukum puluhan pejabat militer yang mengabaikan tugas berkaitan tenggelamnya korvet itu, menurut kantor berita Yonhap, Minggu.

Yonhap, merujuk pada sumber militer tak disebut namanya, mengatakan para penuntut militer dalam tahap akhir tugas mereka membawa para pejabat itu ke pengadilan perang.

Kementerian pertahanan menolak mengkonfirmasikan laporan itu. Badan pemeriksa negara Seoul bulan lalu menemukan 25 perwira militer, termasuk 13 jenderal, bersalah mengabaikan tugas.

Dalam kaitan itu, Lee Sang-Eui, kepala staf gabungan mengundurkan diri.