Perjanjian Bilateral Mutlak untuk Natuna
BATAM, KOMPAS
Demikian penekanan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Agus Suhartono
Dalam konteks ini, empat negara merupakan peserta MSSP, yakni Indonesia, Singapura,
Pencurian ikan di perairan Natuna, menurut Agus, antara lain dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional China. Ini disebabkan oleh kebiasaan nenek moyang mereka yang mencari ikan hingga ke perairan tersebut.
Persoalannya, setelah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS/Hukum Konvensi Kelautan) diratifikasi tahun 1994, pencarian ikan oleh kapal asing di wilayah perairan Natuna, yang termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, itu merupakan pelanggaran.
Tahun ini saja, kata Agus, setidaknya sudah dua kapal nelayan tradisional China yang kedapatan mencuri ikan di perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut selanjutnya dihalau ke luar dari wilayah Indonesia.
”Persoalan pencurian ikan di perairan Natuna harus diselesaikan melalui pertemuan bilateral antara Pemerintah China dan Indonesia. Selama perjanjian bilateral belum ada, pelanggaran tersebut akan terus terjadi. Saya harap ini bisa dibicarakan segera,” kata Agus.
Terkait evaluasi MSSP, hal yang ditekankan, antara lain, adalah pemutakhiran standard operation prosedure (SOP) patroli bersama di Selat Malaka. Ini mengingat telah banyak perkembangan teknologi serta penambahan agen-agen yang berperan serta dan berkepentingan sejak MSSP digelar pertama kali tahun 2005.
Di samping itu, MSSP juga akan diintegrasikan dengan kerja sama lain, seperti Eyes of The Sky, yang digalang angkatan udara empat negara.
Informasi intelijen tiap-tiap negara pun rencananya akan dijadikan bagian penting dalam MSSP ke depan. Kepala Angkatan Laut (Chief of Navy) Singapura Laksamana Chew Men Leong mengatakan, pembagian informasi yang lebih intens antarnegara peserta perlu direalisasikan. ”Hal ini tidak saja untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk mendukung kepentingan komersial berbagai pihak di laut,” ujarnya.
Hasil pertemuan ini, menurut Agus, akan dilaporkan kepada pimpinan militer masing-masing untuk kemudian dibawa ke pertemuan di level yang lebih tinggi dan dirumuskan apa saja yang nantinya akan diubah atau disempurnakan.
