Pembatasan BBM Bersubsidi Rumit

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat migas ITB Rudi Rubiandini menilai pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan tahun cukup rumit untuk diterapkan di lapangan. Tujuan awal untuk membagikan subsidi dengan tepat sasaran dengan mengatur mobil-mobil keluaran 2005 ke atas tak boleh menggunakan Premium akan sulit tercapai.

"Kalau diterapkan, penerapannya sangat sulit. Gimana pelaksanaannya di SPBU? Itu kan harus melibatkan polisi. Repot bagi petugas SPBU untuk mengecek mesin-mesin 2005 ke atas. Akan sangat sulit," tuturnya, Rabu (21/7/2010).

Rudi mengusulkan pengaturannya melalui pendekatan teknologi. Bukan hanya dikenakan untuk mobil keluaran tahun 2005 ke atas tapi justru mulai dari keluaran tahun 2000 karena menggunakan injection dan membutuhkan oktan yang tinggi.

Dengan demikian, petugas SPBU bisa lebih sederhana bekerja. Masyarakat, lanjutnya, sudah cukup pintar untuk memperoleh BBM bersubsidi jika mau. Mereka yang sebenarnya tidak berhak bisa saja membeli BBM bersubsidi dengan mobil lama, lalu dipindahkan ke mobil baru di rumah. Selain pendekatan sejak tahun 2005, Rudi justru menantang agar pemerintah berani menaikkan semua harga BBM.

Hanya saja, dana subsidi dialokasikan secara khusus kepada masyarakat menengah ke bawah. "Kalau mau naik, naikkan saja semua. Tapi uang subsidi selama ini dikembalikan pemerintah, misalnya pajak motor dibebaskan, mobil plat kuning pajaknya juga dibebaskan. Jadi tepat sasaran," tambahnya.

Menurut Rudi, rencana pembatasan BBM bersubsidi saat ini hanya berupa strategi patgulipat dan merepotkan. "Tapi memang kalau menaikkan BBM, berat. Politik bayarannya. Tapi kalau mau bener ke depannya, ya harus berani," tandasnya.