Disdik DKI Seharusnya Profesional

Ilustrasi: ICW dan Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan, Jumat (16/7/2010) pekan lalu, mendatangi Dinas Pendidikan DKI untuk melihat langsung server tersebut dan sekaligus meminta pertanggung jawaban Dinas Pendidikan mengenai masalah ini.(SABRINA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan kekacauan PPDB online DKI Jakarta harus terus dilanjutkan untuk meminta pertanggung jawaban Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus profesional agar kasus ini tuntas.

"Memang benar ada masalah, dan itu mesti diselidiki penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab pada saat kerusakan itu. Pendaftaran siswa baru ini kan ada dananya, jadi harus profesional karena dana itu dari rakyat juga," ujar Juwono dari Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (22/7/2010).

Aliansi tersebut merupakan organisasi yang masih berafiliasi dengan Indonesia Corruption Watch (ICW). Pihak aliansi ini banyak menerima pengaduan dari orang tua murid yang merasa dirugikan akibat kekacauan PPDB online tahap I.

"Jangan dipetieskan dulu, sebab akibatnya banyak dan belum jelas. Mulai dari overload kemudian ganti provider dari provider lain ke Telkom. Untuk itu kami juga minta transparansi soal dana yang dikeluarkan oleh Dinas untuk ini," kata Juwono.

"Saat Dinas memanggil kembali Telkom itu pakai dana dari mana, tentu anggaran baru. Kami sudah serahkan surat ke Dinas untuk meminta jawaban soal pertanyaan kami mengenai anggaran dan provider, namun sampai hari ini belum dijawab dan belum ada tanggung jawabnya," kata Juwono.

Diberitakan sebelumnya di Kompas.com, Kamis (22/7/2010), Koordinator Divisi Monitoring ICW Ade Irawan meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta tetap harus mempertanggung jawabkan persoalan kekacauan server PPDB online Tahap I meskipun saat ini tahun ajaran sudah dimulai.

Sebelumnya, pada Jumat (16/7/2010) pekan lalu, tim ICW dan Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan mendatangi Dinas Pendidikan DKI dan melihat langsung server tersebut. Kedatangan mereka sekaligus untuk meminta pertanggung jawaban Dinas Pendidikan mengenai masalah ini.

"Bukan apa-apa, lantaran masalah ini kan jadi banyak kursi kosong. Banyak orang tua lapor karena merasa dirugikan, makanya ini harus tuntas. Kami meminta keterbukaan infomasi dari Dinas," kata Ade.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Camat Pasar Rebo Kumpulkan PPSU dan Lurah Kalisari Usai Laporan JAKI Direspons AI

Malaysia Temukan Perkampungan Ilegal Tersembunyi dengan Fasilitas Lengkap yang Dihuni WNI

Defisit APBN Tembus Rp 240,1 Triliun per Maret 2026, Purbaya Sebut Sesuai Desain Awal

Mulai Berlaku! Pola Kerja ASN Dirombak: Wajib WFO 4 Hari, Sisanya WFH

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com