Hal itu disampaikan Aquino saat menyampaikan pidato nasionalnya, kemarin.
“Negara ini telah salah pimpin dan dibiarkan dalam kegelapan mengenai kondisi sesungguhnya negara kita,” ungkapnya.
Ditambahkan, seiring dengan berjalannya waktu, lingkup masif berbagai permasalahan yang diwarisi pemerintahan sekarang menjadi jauh lebih jelas.
Diuraikan, dalam enam bulan pertamanya, pemerintahan mantan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo menghabiskan lebih banyak dari yang dihasilkannya sehingga mendorong defisit anggaran sebesar 196,7 miliar peso (sekitar Rp 37,8 triliun) atau 3,9 persen dari pendapatan domestik kotor Filipina.
Ditambahkan, pemerintahan saat ini hanya disisakan 6,5 persen dari anggaran tahun ini yang berjumlah 1,54 triliun peso (sekitar Rp 297 triliun).
Penggunaan anggaran pemerintah itu, lanjut Aquino, banyak untuk proyek-proyek ”tak berguna” yang diberikan kepada orang-orang terpilih saja.
Presiden baru Filipina itu memaparkan, 60 persen dana bencana yang diperuntukkan bagi rehabilitasi wilayah-wilayah yang terkena bencana topan telah digunakan meskipun musim hujan baru saja mulai.
Arroyo, yang mundur bulan lalu setelah sembilan tahun pemerintahan yang penuh gejolak dan dihiasi beberapa kali upaya kudeta serta tuduhan korupsi, tidak menghadiri pidato Aquino di depan Kongres Filipina itu.
Beberapa surat kabar memuat foto Arroyo dan keluarganya akan berangkat ke Hongkong.
Aquino mengatakan, perundingan damai dengan kelompok perlawanan Muslim di wilayah selatan akan dilanjutkan setelah berakhirnya bulan Ramadhan pada awal September.
Diakhirinya perlawanan warga Muslim, ditegaskan, merupakan prioritasnya. ”Kami yakin untuk meneruskan perundingan setelah Ramadhan,” ungkapnya mengacu pada perundingan damai dengan kelompok Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang berkekuatan 12.000 orang.
Aquino menegaskan, pandangannya mengenai masalah situasi di Mindanao tidak berubah. Perdamaian abadi hanya bisa dicapai jika seluruh pemangku kepentingan diikutsertakan dalam sebuah dialog yang jujur.
Aquino menjanjikan sebuah era baru pemerintahan yang bersih dari korupsi serta mengejar para pelaku korupsi dan mengungkap semua praktik yang salah pada masa pemerintahan sebelumnya.