Pengambilalihan Inalum Butuh 120 Juta Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia membutuhkan dana 120 juta dollar AS jika hendak mengambil alih sepenuhnya dan mengoperasikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Kebutuhan dana ini merupakan kompensasi yang harus dibayarkan kepada pihak atau Pemerintah Jepang.

Hal ini disampaikan Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait dalam paparannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (28/7/2010) di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

Apabila proyek Asahan atau PT Inalum diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah Indonesia, maka Pemerintah RI harus membayar kompensasi sebesar nilai buku. Pada tahun 2013, nilai buku PT Inalum diproyeksikan 1,229 juta dollar AS. Jadi, kompensasi yang harus dibayarkan Pemerintah kepada investor Jepang sebesar 58,88 persen dari nilai buku perusahaan, yaitu 723 juta dollar AS.

Dana tunai yang ada di PT Inalum sebesar 628 juta dollar AS, maka kekurangan dana untuk pengambilalihan diperkirakan 95 juta dollar AS. Perkembangan terakhir, untuk mengoperasikan PT Inalum masih dibutuhkan tambahan dana tunai untuk modal kerja 25 juta dollar AS sehingga dana yang diperlukan untuk ambil alih dan pengoperasian sebesar 120 juta dollar AS.

Sampai saat ini tim teknis masih terus mengkaji atas pilihan terbaik Pemerintah RI dalam proyek Asahan. Dalam kajian awal, tim teknis dan hasilnya telah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian, kata dia. Sejauh ini, tim teknis itu mengajukan dua pilihan bagi Pemerintah RI.

Pilihan pertama, PT Inalum diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah RI. Sumber atau mekanisme pendanaan dengan menggunakan dana APBN sebesar 723 juta dollar AS, dan setelah itu dapat segera dikembalikan dari dana kas PT Inalum. Jika pemerintah memutuskan tidak menggunakan dana dari APBN, maka pemerintah bisa menugaskan BUMN tertentu untuk menyiapkan dana penyertaan modal.

Opsi kedua, Pemerintah RI sebagai pemegang saham mayoritas di PT Inalum dengan meningkatkan kepemilikan saham Pemerintah di PT Inalum minimal 51 persen melalui mekanisme valuasi aset atau saham PT Inalum. Mekanisme pertama, pemerintah lebih dulu membeli saham Jepang di PT Inalum sesuai nilai buku. Kedua, valuasi aset oleh konsultan independen, dan ketiga, penjualan saham kembali ke pihak Jepang dengan harga valuasi itu sehingga Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas.

Effendi menjelaskan, jika PT Inalum diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah, dampak positifnya adalah Pemerintah RI akan mendapat pembagian laba lebih besar. PT Inalum diperkirakan mampu memberi laba sekitar 120 juta dollar AS per tahun. Sebagian besar kebutuhan aluminium dalam negeri terpenuhi, dan kendali pengelolaan PT Inalum sebagai industri aluminium terintegrasi sepenuhnya berada di tangan Pemerintah RI.

Dampak negatifnya, kebutuhan dana untuk mengambil alih 120 juta dollar AS, dan kemungkinan ada aliran dana dari Indonesia ke Jepang sebesar 723 juta dollar AS untuk pembelian saham Jepang pada nilai buku. Dampak lain adalah, hilangnya kesempatan investasi baru yang ditawarkan Jepang untuk ekspansi smelter 367 juta dollar AS dan pembangunan pembangkit listrik baru 150 megawatt sebesar 300-500 juta dollar AS.

Jika memilih opsi kedua, dampak positifnya adalah, pemerintah diperkirakan akan memperoleh pemasukan dana dari selisih penjualan saham PT Inalum berdasarkan harga valuasi. Kendali pengelolaan PT Inalum sebagai industri aluminium terintegrasi tetap berada di tangan Pemerintah RI.

Sementara dampak negatifnya adalah, hak atas keuntungan PT Inalum ke depan berkurang sesuai proporsi saham yang disepakati. Suplai aluminium ke dalam negeri sesuai proporsi saham Pemerintah RI.

Sejauh ini pihak Jepang mengusulkan untuk melanjutkan kerja sama proyek Asahan selama 30 tahun dengan rencana ekspansi PPA dari kapasitas 250.000 ton per tahun menjadi 317.000 ton per tahun dengan investasi 367 juta dollar AS. Pihak Jepang juga akan mengupayakan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 150 MW di lokasi proyek tersebut.