Icuk Sugiarto: Stop Jual Beli Pemain!

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) DKI Jakarta, Icuk Sugiarto, melarang keras praktek jual beli pemain secara instan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2012 di Riau. Bentuk nyata hal tersebut dilakukan Icuk dengan mengedarkan surat resmi berisi imbauan kepada atlet dan klub bulu tangkis di wilayah DKI.

"Saya mengharapkan para atlet bulu tangkis DKI Jakarta jangan mendua. Jangan hanya dengan iming-iming mendapat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan uang saku mereka lantas bisa pindah membela provinsi lain di PON," ujar Icuk dalam jumpa pers di kantor PBSI DKI, Jumat (30/7/2010).

"Pada PON 2008 lalu ada lebih dari 10 pebulu tangkis DKI yang pindah ke provinsi lain. Maka dari itu, saya mengambil kebijakan ini supaya PON tidak lagi jadi ajang olahraga yang menghalalkan segala cara, termasuk membeli atlet secara instan," sebutnya.

Mantan pebulu tangkis nasional ini menjelaskan pihak PBSI DKI akan menerapkan sanksi bagi atlet dan klub yang membiarkan proses jual beli ini berlangsung.

"Kalau sebuah klub sudah jadi anggota resmi dari PP PBSI DKI, hendaknya berkiblat untuk kepentingan DKI dan Indonseia saja. Oleh sebab itu, umpamanya klub tersebut hanya mendiamkan atau mendukung jual-beli pemain saya tidak segan-segan menonaktifkan atau mencoret keanggotaan mereka dari PBSI DKI," papar Icuk.

Sementara itu dalam peraturan PON sendiri memang tidak melarang atlet di suatu daerah berpindah membela daerah lain dengan syarat telah berdomisili minimal selama dua tahun di daerah yang akan dibelanya. Untuk itulah PP PBSI gencar melakukan sosialisasi terhadap imbauan ini mengingat pelaksanaan PON semakin dekat.

Meski demikian, Icuk menegaskan imbauannya ini bukan berarti melarang pemain DKI untuk berpindah secara keseluruhan. Hanya saja, ada prosedur yang harus dipatuhi oleh provinsi yang berminat.

"Jual beli pemain sebenarnya boleh saja, dengan syarat provinsi yang ingin membelinya tidak hanya merekrut pada saat menjelang PON saja, akan tetapi juga membuat klub resmi sebagai tempat bernaung bagi atlet selepas PON. Ini sekaligus pembelajaran bagi provinsi lain yang tertidur lantas seolah-olah ingin menjadi pahlawan pada PON nanti. Padahal olahraga bukan instan," tukasnya.