Pertanian Kian Meninggalkan Petani Kecil

HERMAS E PRABOWO

Harian Kompas bersama aliansi NGO yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pangan Nusantara dan Lead Associate Cohort 14 menyelenggarakan diskusi bertema ”Masa Depan Petani dan Pertanian Indonesia” pada 13 Juli 2010 dengan studi kasus Kabupaten Merauke, Papua.

Pembicara dalam diskusi tersebut adalah Arya Hadi Dharmawan (ahli ekologi politik dan sosiologi pedesaan Institut Pertanian Bogor), Witoro (MPPN), Joseph Rinto (Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke), dan P Dicky H Joseph Ogi (Direktur Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke) dengan moderator Indro Surono dari Cohort 14. Berikut hasil dari diskusi tersebut.

Peta politik global terkait isu pemenuhan pangan, pakan, dan energi makin menunjukkan wajah aslinya.

Pengembangan pangan secara luas dengan melibatkan korporasi dianggap sebagai solusi. Indonesia juga mengikuti langkah itu dengan merintis pengembangan pertanian pangan dan energi skala luas dan terintegrasi di Merauke, Papua (MIFEE).

Pengembangan usaha skala mikro atau dalam bentuk uji coba oleh para investor dilakukan sejak tahun 2008 antara lain oleh Medco Group, PT Bangun Tjipta Sarana, dan Grup Artha Graha. Ada 24 perusahaan yang tertarik menanamkan modal dalam pengembangan pertanian pangan dan energi di Merauke.

Bidang investasi yang dipilih adalah perkebunan (tebu dan sawit), tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, sorgum), serta peternakan. Data Pemerintah Kabupaten Merauke menunjukkan, luas lahan untuk investasi 2,823 juta hektar. Lahan yang berizin lokasi 670.659 hektar.

Dengan MIFEE, Merauke dijadikan basis produksi pangan nasional di Indonesia bagian timur. Joseph menyatakan, di sana akan dibangun industri pertanian terintegrasi dan dikembangkan pertanian modern.

Dengan sistem itu, diharapkan harga komoditas pangan dan energi yang dihasilkan bisa menjadi lebih murah sehingga mampu bersaing di pasar global.

Di hulu, dibangun industri pembibitan untuk menjamin pasokan bibit kualitas terbaik. Pemerintah akan mengembangkan badan usaha milik daerah atau badan usaha milik petani yang memberikan jaminan pasar dan harga.

Infrastruktur jalan dan pelabuhan dibangun. Begitu pula jembatan, irigasi, pabrik pupuk organik, gudang, sarana pascapanen, terminal agropolitan, dan pabrik pengolahan hasil. Pengembangan usaha agribisnis pedesaan, program Kementerian Pertanian, pun hadir.

Tahun 2012 direncanakan mulai penanaman lahan pengembangan, pembangunan kawasan industri, pengembangan kawasan ternak, pengembangan perikanan darat, penataan permukiman, dan pembangunan bengkel serta gudang alat produksi pertanian.

Bila segalanya berjalan baik, ekspor perdana komoditas pertanian dari Merauke bisa dilakukan tahun 2014. MIFEE juga akan menjadi kawasan agrowisata terpadu.

Lantas, di mana peran masyarakat lokal dan petani kecil bila korporasi masuk ke budidaya pertanian?

”Kota pulau”

Menurut Arya, tak bisa dimungkiri, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pusing tujuh keliling memenuhi kebutuhan pangan 240 juta orang. Di sisi lain, lahan pertanian menyusut, terutama di sentra produksi pangan di Jawa.

Tahun 2040-2050 diperkirakan Jawa akan berubah menjadi seperti Singapura saat ini. Jawa menjadi ”kota pulau” yang seluruh permukaannya disesaki manusia. ”Ini berkah atau bencana,” tanya Arya.

Bagi industri jasa barangkali berkah. Namun, bagi pertanian, terutama dalam konteks penyediaan pangan, ini bencana. Pada masa datang, Indonesia tak mungkin menjadikan impor pangan sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah pangan karena negara lain juga menghadapi isu serupa.

Lalu, di mana posisi Merauke? Merauke adalah salah satu kawasan potensial untuk produksi pangan. Namun, pengembangan MIFEE yang ”ceroboh” menciptakan masalah serius.

Bila Papua dijadikan sebagai solusi, ceritanya bakal tak jauh beda dengan Kalimantan. Laju deforestasi akan tinggi dan krisis ekologi bakal menghadang.

Selain krisis ekologi, bencana yang tak kalah mengerikan adalah ancaman krisis identitas kebudayaan. Menyitir pendapat Prof Emil Salim, persoalan yang melanda Papua bukan masalah ekonomi, tapi masalah populasi penduduk di sana, yang sekarang banyak ”berambut lurus”.

Tahun 1960 populasi ”rambut lurus” di Papua 3 persen, kini 53 persen. ”Kita boleh berempati dengan mereka. Bagaimana bila tiba-tiba di Indonesia dipenuhi warga bule, apakah kita merasa nyaman?” tanya Emil.

Bagi masyarakat Papua, timbul sentimen etnisitas. Kekhawatiran bahwa seiring dengan MIFEE, yang menggunakan teknologi modern, banyak pekerja dari luar Papua akan didatangkan. Tentu ini akan menambah parah krisis identitas kebudayaan warga Merauke.

Persoalan lain adalah krisis agraria. Dalam budaya Papua, tanah dikaitkan dengan dimensi adat. Dengan MIFEE, akses masyarakat adat Papua atas lahan akan berkurang sehingga yang terjadi di Papua saat ini adalah ekonomi versus ekologi dan ekonomi versus identitas.

”Kalau pemerintah membawa food estate di Merauke, artinya menghadapkan ekonomi korporasi berteknologi tinggi dengan populisme di sana, bukan hanya petani kecil, tapi juga masyarakat lokal,” kata Arya.

Kenyataan ini diperkuat dengan pendapat Emil Salim yang dikutip Arya. Di mana strategi pertumbuhan ekonomi di Indonesia menciptakan ketimpangan yang luar biasa. Ada tujuh provinsi yang mengalami ”kebocoran” setor ke Jawa. Salah satunya Papua.

Apakah food estate juga merupakan pengisapan baru ekonomi Papua ke Jawa?

Di sisi lain, Witoro mengingatkan adanya kerawanan pangan, yang sebagian besar menimpa petani dan masyarakat pedesaan serta masyarakat perkotaan yang terpinggirkan.

Bila selama ini petani mengolah lahan dengan cara seadanya untuk memenuhi pangan mereka, kini mereka dihadapkan pada perusahaan besar yang mengambil alih lahan mereka. Terjadi proses peminggiran petani. Ini akan memicu peningkatan kerawanan pangan.

Menurut Joseph, masalah kemiskinan dan kerawanan pangan petani sebenarnya soal skala usaha. Syarat mutlak peningkatan kesejahteraan petani adalah perluasan skala usaha dan modernisasi pertanian. Petani di Jawa umumnya berlahan sempit sehingga sulit sejahtera. Berbeda dengan Merauke.

Lahan pertanian di sana luas, tapi tak tergarap.

Dengan MIFEE, pembangunan tercipta, lapangan kerja ada dan menggerakkan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam konsepnya, masyarakat di Merauke tak akan jadi penonton. Mereka berkolaborasi menjadi petani plasma.

Mereka tak menjual lahan pertanian kepada pihak lain, tetapi menyewakan kepada para pengusaha. Akankah MIFEE mampu menyejahterakan masyarakatnya?