Kalau Ibu Kota Bukan Jakarta, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lainnya tak perlu menimbulkan kecemasan. Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI Sonny Harry B Harmadi mengatakan, semua kota bisa menjadi ibu kota negara.

Menurutnya, tidak ada syarat baku untuk menetapkan sebuah kota sebagai ibu kota. "Kalau ibu kota Indonesia bukan Jakarta, memangnya kenapa? Semua bisa jadi ibu kota negara. Tidak ada teori yang menyebutkan syarat ibu kota," kata Sonny, dalam diskusi "Urgensi Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Kota Selain Jakarta", Rabu (4/8/2010) di Gedung DPD, Jakarta.

Jakarta, dalam analisis Sonny, sudah menyimpan permasalahan yang sangat kompleks. Daya dukung lingkungan dan jumlah penduduk dinilai tak lagi memadai untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di kota metropolitan ini.

"Jakarta sudah sangat kompleks masalahnya. Sekarang, mau membangun jalan layang menumpuk-numpuk, monorel, dan lain-lain, mampukah menyelesaikan masalah Jakarta? Daya saing kota ini sudah hancur," ujarnya.

Salah satu persoalan besar Jakarta adalah pertumbuhan penduduknya yang sangat pesat. Pada tahun 2009, jumlah penduduk di kota ini diproyeksi sekitar 8,9 juta, sedangkan daerah sekitarnya, yaitu Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi, mencapai 16,5 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk Jabodetabek sekitar 25,4 juta jiwa.

Pesatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan tingginya arus komuter dari pinggiran ke Jakarta. Jika ditilik dari sisi ekonomi, Sonny mengatakan, pemindahan ibu kota akan mendatangkan benefit yang besar meskipun biaya pemindahan juga akan memakan dana yang cukup besar.

Sonny menganalogikan dengan kerugian yang diderita negara akibat terbuangnya waktu karena didera kemacetan. "Pada tahun 2008, kami menghitung bahwa sekitar Rp 9,34 miliar manfaat yang diperoleh dari penghematan waktu setiap menitnya dari seluruh perjalanan yang ada di Jakarta," kata pengajar Ekonomi Perkotaan Fakultas Ekonomi UI ini.

Pemindahan ibu kota juga dinilai akan mendatangkan manfaat secara sosial, di antaranya, dapat menjadi momentum untuk mendorong persebaran penduduk dan manfaat pembangunan yang lebih merata.

Selain itu, menurut Sonny, bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta memperbaiki iklim investasi nasional. "Pemindahan ibu kota juga bisa mengurangi risiko bagi Indonesia secara keseluruhan karena menumpuknya aktivitas di Jakarta," ujar Sonny.