”(Tata kelola) Republik ini kacau-balau. Terpaksa saya mengatakan hal ini. Saya selama ini sudah mencoba diam, tetapi lama-lama saya enggak tahan juga. Lha ngurusi gas saja kok susah ya?” kata Megawati saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI-P, Rabu (4/8) di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Megawati dalam pidatonya lebih lanjut menyatakan keprihatinannya akan persoalan ledakan tabung gas yang hampir setiap hari merenggut korban, sementara di sisi lain tidak ada kejelasan akan otoritas pemerintahan mana yang bertanggung jawab.
Ia sudah mengingatkan pentingnya masa transisi selama dua tahun untuk menyosialisasikan penggunaan tabung gas itu kepada masyarakat sebelum program konversi tersebut dijalankan. Hal ini mengingat peralihan penggunaan minyak tanah ke gas ini terkait dengan persoalan budaya.
”Saya sama sekali tidak pernah mengatakan menolak konversi gas. Saya hanya minta disediakan waktu supaya masyarakat mengerti terlebih dahulu dan pemerintah juga bisa lebih mempersiapkan siapa yang bertanggung jawab kalau ada kejadian seperti sekarang. Kalau sudah mbledang-mbledung (meledak) kok baru sosialisasi,” kata mantan presiden itu.
Megawati juga mengungkapkan realitas kenaikan harga kebutuhan pokok yang memberatkan rakyat. Di sisi lain, pemerintah juga tidak menyampaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi di balik kenaikan harga tersebut.
Dalam rakornas yang dihadiri sekitar 4.300 kader PDI-P yang menduduki jabatan legislatif di pusat dan daerah, kepala daerah, serta fungsionaris partai di pusat dan daerah itu, Megawati memberikan kerangka acuan ideologis dalam menjalankan pemerintahan dan kepartaian di daerah.
Dalam dimensi pengambilan keputusan, menurut Megawati, kader PDI-P harus mengedepankan musyawarah mufakat. Dalam dimensi kerja untuk kepentingan publik, kader perlu harus mengedepankan gotong royong. Terakhir, hasil kebijakan dan kerja politik yang diputuskan secara musyawarah dan dikerjakan secara gotong royong itu harus ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, tidak boleh sekadar dinikmati segelintir orang.
”Prinsip satu untuk semua, semua adalah satu, dan semua untuk semua merupakan intisari dari kegotongroyongan sebagai roh ideologi kita,” katanya.
Ia mencontohkan keberhasilan Kota Solo yang dipimpin Wali Kota Joko Widodo dan Wakil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo dalam menata kota melalui musyawarah dengan pedagang kaki lima. Selain itu, keberhasilan Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin Gubernur Teras Narang dalam membangun sinergi antardaerah untuk membuka keterisolasian wilayah.
Ketua Panitia Rakornas yang juga Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Puan Maharani mengungkapkan, rakornas kali ini menjadi momentum konsolidasi partai pasca-Kongres 2010 Bali. Rakornas hendak mewujudkan PDI-P menjadi partai ideologis yang menempuh jalan kerakyatan.
”Kita akan bumikan kerja kita sesuai dengan jati diri partai untuk rakyat. Melalui sinergi tiga pilar (struktur partai, legislatif, dan eksekutif), PDI-P tidak akan membiarkan pelemahan negara,” kata Puan.