Megawati: Republik Ini Kacau-balau

Kompas.com - 05/08/2010, 03:33 WIB

Bogor, Kompas - Untuk kesekian kalinya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara terbuka mengkritik kebijakan dan kinerja pemerintah yang dinilainya kacau-balau.

”(Tata kelola) Republik ini kacau-balau. Terpaksa saya mengatakan hal ini. Saya selama ini sudah mencoba diam, tetapi lama-lama saya enggak tahan juga. Lha ngurusi gas saja kok susah ya?” kata Megawati saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI-P, Rabu (4/8) di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Megawati dalam pidatonya lebih lanjut menyatakan keprihatinannya akan persoalan ledakan tabung gas yang hampir setiap hari merenggut korban, sementara di sisi lain tidak ada kejelasan akan otoritas pemerintahan mana yang bertanggung jawab.

Ia sudah mengingatkan pentingnya masa transisi selama dua tahun untuk menyosialisasikan penggunaan tabung gas itu kepada masyarakat sebelum program konversi tersebut dijalankan. Hal ini mengingat peralihan penggunaan minyak tanah ke gas ini terkait dengan persoalan budaya.

”Saya sama sekali tidak pernah mengatakan menolak konversi gas. Saya hanya minta disediakan waktu supaya masyarakat mengerti terlebih dahulu dan pemerintah juga bisa lebih mempersiapkan siapa yang bertanggung jawab kalau ada kejadian seperti sekarang. Kalau sudah mbledang-mbledung (meledak) kok baru sosialisasi,” kata mantan presiden itu.

Megawati juga mengungkapkan realitas kenaikan harga kebutuhan pokok yang memberatkan rakyat. Di sisi lain, pemerintah juga tidak menyampaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi di balik kenaikan harga tersebut.

Gotong royong

Dalam rakornas yang dihadiri sekitar 4.300 kader PDI-P yang menduduki jabatan legislatif di pusat dan daerah, kepala daerah, serta fungsionaris partai di pusat dan daerah itu, Megawati memberikan kerangka acuan ideologis dalam menjalankan pemerintahan dan kepartaian di daerah.

Dalam dimensi pengambilan keputusan, menurut Megawati, kader PDI-P harus mengedepankan musyawarah mufakat. Dalam dimensi kerja untuk kepentingan publik, kader perlu harus mengedepankan gotong royong. Terakhir, hasil kebijakan dan kerja politik yang diputuskan secara musyawarah dan dikerjakan secara gotong royong itu harus ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, tidak boleh sekadar dinikmati segelintir orang.

”Prinsip satu untuk semua, semua adalah satu, dan semua untuk semua merupakan intisari dari kegotongroyongan sebagai roh ideologi kita,” katanya.

Ia mencontohkan keberhasilan Kota Solo yang dipimpin Wali Kota Joko Widodo dan Wakil Wali Kota FX Hadi Rudyatmo dalam menata kota melalui musyawarah dengan pedagang kaki lima. Selain itu, keberhasilan Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin Gubernur Teras Narang dalam membangun sinergi antardaerah untuk membuka keterisolasian wilayah.

Ketua Panitia Rakornas yang juga Ketua DPP PDI-P Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Puan Maharani mengungkapkan, rakornas kali ini menjadi momentum konsolidasi partai pasca-Kongres 2010 Bali. Rakornas hendak mewujudkan PDI-P menjadi partai ideologis yang menempuh jalan kerakyatan.

”Kita akan bumikan kerja kita sesuai dengan jati diri partai untuk rakyat. Melalui sinergi tiga pilar (struktur partai, legislatif, dan eksekutif), PDI-P tidak akan membiarkan pelemahan negara,” kata Puan. (why)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Halaman:
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau