Jangan Berlebihan Sikapi Ahmadiyah

KENDARI , KOMPAS.com — Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Imran, mengimbau warganya agar tidak berlebihan menyikapi aliran Ahmadiyah di wilayahnya.

"Hukum dan norma menjadi pedoman seluruh elemen bangsa dalam menyikapi suatu permasalahan yang timbul di tengah masyarakat," kata Bupati Imran di Kendari, Kamis (5/8/2010).

Menurut dia, pengikut Ahmadiyah juga harus menghargai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa aliran yang menganggap masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran sesat.

"Pengikut Ahmadiyah maupun masyarakat sekitar harus saling menghormati agar satu sama lain tetap hidup dalam suasana kekeluargaan dan saling menyayangi," kata Imran.

Terpisah, Kepala Kantor Kementerian Agama Konawe Selatan Abu Baeda mengatakan, keberadaan Ahmadiyah di Kecamatan Wolasi, sekitar 30 kilometer selatan Kota Kendari, sudah ada sejak tahun 1980-an sehingga pengikutnya mencapai 64 keluarga.

"Pemerintah mengawasi keberadaan Ahmadiyah sebagai antisipasi kemungkinan adanya oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan untuk mempersempit upaya para pemimpin Ahmadiyah menjalankan siar lebih luas dengan tujuan menggaet pengikut baru.

Aliran Ahmadiyah disorot banyak pihak karena keyakinannya masih ada nabi setelah Nabi Muhammad. "Yang dikhawatirkan, warga keberatan atas ajaran Ahmadiyah sehingga diperlukan pengawasan, namun tidak memungkinkan untuk dibubarkan tanpa perintah dari institusi berwenang," katanya.

Ketua DPRD Konawe Selatan Edy mengimbau masyarakat mampu menyikapi keberadaan Ahmadiyah dengan hati yang jernih.

"Ada pihak berwenang yang kompeten melakukan tindakan terhadap pengikut Ahmadiyah. Jauhkan silang pendapat dengan warga sekitar," kata Edy, politisi Partai Demokrat.

Oleh karena itu, ia mengimbau institusi Kementerian Agama dan kejaksaan yang memiliki kewenangan mengawasi kehadiran aliran atau kepercayaan suatu golongan, untuk terus melakukan pengawasan.