Rumah Aspirasi untuk Cari "Amunisi"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, konsep rumah aspirasi bisa jadi hanya akal-akalan politisi di DPR guna mendapatkan "amunisi" menjelang Pemilu Legislatif 2014.

Dana aspirasi sebesar Rp 200 juta per anggota per tahun serta dana infrastruktur sebesar Rp 3,3 triliun, yang bersumber dari APBN, berpotensi digunakan sebagai biaya kampanye mereka. Terlebih, saat ini anggota DPR telah mendapatkan uang reses dan uang konstituen yang dianggarkan dari APBN. Dengan demikian, sambungnya, gagasan rumah aspirasi perlu dipikir matang atau bahkan ditolak.

"Ini mempersulit sirkulasi elite yang belum pernah menginjakkan kaki ke DPR. Mereka menjadi tidak mempunyai kans," kata Burhanuddin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2010) di Jakarta.

Ia mengatakan, tingkat elektabilitas para anggota DPR 2009-2014 pada pemilu legislatif mendatang semakin meningkat jika diberi "fasilitas" uang rumah aspirasi. Soal gagasan rumah aspirasi yang mendapatkan resistensi kuat dari publik, Burhanuddin mengatakan, hal ini disebabkan para politisi DPR mengulangi kesalahan yang sama seperti wacana dana aspirasi.

"DPR lebih mengedepankan nominal anggaran ketimbang menjelaskan konsep dan urgensi rumah aspirasi. Ini kesalahan berulang kali. Belum jelas bentuknya seperti apa, tapi sudah memproklamirkan anggarannya. Belum apa-apa, publik sudah disodorkan anggaran Rp 200 juta per anggota per tahun," katanya.

Menurut Burhanuddin, secara substansi, rumah aspirasi sebenarnya penting. "Asal dilakukan secara swadaya. Anggota DPR bisa memanfaatkan kantor-kantor partai di daerah. Persoalannya, kenapa harus mengambil jatah dari APBN," katanya.

Menyerap aspirasi konstituen, sambungnya, adalah tugas yang melekat pada diri anggota DPR dan tak harus dibebankan pada anggaran negara. Soal pemberdayaan kantor parpol di daerah sebagai rumah aspirasi disuarakan Ketua DPP Bima Arya.

Bima, Kamis (5/8/2010), kepada Kompas.com, mengatakan, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa telah menginstruksikan jajarannya agar tak menghambur-hamburkan APBN untuk mendirikan rumah aspirasi. "Saya instruksikan seluruh kantor PAN, dari pusat sampai ke pelosok, untuk menjadi rumah aspirasi," kata Bima ketika mengulang instruksi Hatta, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.