Mencicil Tanggung Jawab Mahasiswa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada perubahan konsep yang ingin disasar dengan diterapkannya student financing atau pembiayaan studi dengan cara memberi kredit pada mahasiswa yang bersangkutan untuk membiayai kuliahnya hingga selesai. Mahasiswa hanya diwajibkan membayar setelah mendapatkan pekerjaan. 

"Akhirnya, memang, yang ingin dicapai adalah tanggung jawab mahasiswanya, bukan lagi orang tua seperti pada asuransi pendidikan," kata Direktur Siswa Bangsa Stefanus Aryawan kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (5/8/2010), terkait persoalan mengatasi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki kemampuan akademis tinggi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Selama masa studinya, lanjut Stefanus, mahasiswa tidak dibebani biaya apa pun berkaitan dengan kegiatan wajib maupun ekstrakurikuler, bahkan pelatihan-pelatihan. Semua biaya akan ditanggung dan dibayarkan langsung ke sekolah tinggi masing-masing tanpa melalui mahasiswa yang bersangkutan.

"Kewajiban membayar pinjaman dimulai setelah mahasiswa lulus dan bekerja, yang dapat dicicil 11 sampai 14 tahun. Dan untuk mendapatkannya, mereka diseleksi ketat, baik secara akademis maupun kondisi perekonomiannya," terangnya.

Sebagai mediator pembiayaan, sambung Stefanus, Koperasi Siswa Bangsa menerapkan sistem persentase. Para mahasiswa yang telah lulus akan membayar pinjaman sebesar 25 persen dari gaji yang mereka terima.

"Sehingga besaran cicilan akan mengikuti perkembangan dari pendapatan mereka. Dana yang dikembalikan tersebut kemudian seutuhnya akan digulirkan kembali untuk membantu pembiayaan mahasiswa dari generasi selanjutnya," kata dia.

Cukup beasiswa

Kendati dinilai memudahkan, pihak perguruan tinggi justeru belum bisa menerima ide ini. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Priyo Suprobo, misalnya, menilai pemberian kredit atau pinjaman lunak kepada mahasiswa untuk membiayai kuliahnya tidak diperlukan. Bantuan beasiswa yang baik dari pemerintah, alumni, atau pihak swasta dari luar kampus masih mencukupi untuk membantu pendidikan para mahasiswanya yang berprestasi tapi tidak mampu secara finansial.

"Tidak ada kata tidak sekolah atau kuliah. Semua mahasiswa, selama ia laik dengan semua persyaratan akademis, harus diterima oleh perguruan tinggi. Ya, 30 persen mahasiswa ITS itu dari beasiswa, jadi tenang saja, masih banyak beasiswa," kata Priyo.

Pihak Universitas Indonesia (UI), juga demikian. UI tidak memiliki kebijakan membantu biaya pendidikan mahasiswanya yang tidak mampu dengan pemberian pinjaman atau kredit lunak. Sampai saat ini, UI hanya mengandalkan beasiswa yang didapatkan, baik dari alumni, pemerintah, maupun pihak eksternal UI lainnya.

"Bantuan operasional pendidikan atau BOP merupakan subsidi yang selama ini diberikan kepada mahasiswa tidak mampu, yang disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa untuk membayar kuliah," kata Kepala Kantor Humas UI Visnu Juwono kepada Kompas.com, Kamis (5/8/2010)

Dia menambahkan, BOP diberikan kepada mahasiswa sebagai biaya pendidikan per semester. Di luar itu, semua biaya pendidikan ditutupi dari beasiswa seperti Bidik Misi atau perbankan atau BUMN dan swasta.

"Terus terang saja, pihak ketiga ini suka memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa melalui program CSR mereka," ujar Visnu.

Menanggapi hal itu, Indrajani Harsono, Branch Manager HSBC Cabang Semarang mengakui, pihaknya selama ini memang lebih terfokus pada penyaluran bantuan pendidikan langsung melalui program corporate social responsibilty (CSR). Salah satu program itu adalah pemberian Beasiswa Diversity 2010.

Terakhir, program beasiswa senilai Rp 30 juta tersebut disalurkan untuk mahasiswa yang berprestasi namun memiliki keterbatasan fisik di Universitas Diponegoro, Semarang, pada Januari 2010. "Keragaman menjadi bagian utama dari visi kami yang berfokus kepada pentingnya menyadari dan menghargai adanya berbagai bentuk perbedaan di masyarakat," kata Indrajani.