Tak Pakai Garuda, Dilarang Klaim ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas tidak akan mencairkan klaim cost recovery atas biaya tiket pesawat perusahaan migas selain yang menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

Menurut Wakil Kepala BP Migas Hardiono, pihaknya menolak tagihan tiket pesawat maskapai lain karena pemerintah ingin memberikan nilai tambah bagi perusahaan nasional.

"Cost recovery itu kan biaya yang ditagihkan KKKS kepada pemerintah. Tidak salah dong kalau pemerintah ingin mengembangkan kapasitas yang dimiliki Indonesia dengan ketentuan tersebut," kata Hardiono, Jumat (6/8/2010).

Namun, ketentuan itu hanya berlaku untuk rute-rute yang sudah dilayani BUMN penerbangan tersebut. Artinya, KKKS harus mengutamakan pembelian tiket Garuda Indonesia bagi para petinggi yang ingin melakukan perjalanan dinas, baik lintas provinsi maupun negara.

"Kami mewajibkan semua biaya perjalanan dinas KKKS yang mau terbang keluar negeri dengan Garuda. Saat ini memang Garuda baru melayani penerbangan jarak jauh ke Amsterdam, tapi mereka juga berencana membuka penerbangan ke London, Paris, Frankfurt, Milan, dan Amerika Serikat. Layanan Garuda inilah yang harus digunakan," imbuhnya.

Hardiono mengaku, frekuensi penerbangan pimpinan perusahaan KKKS dari Indonesia banyak dilakukan dengan tujuan Italia, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Pasalnya, di negara-negara tersebutlah markas induk KKKS yang beroperasi di Indonesia berasal. "Dari Italia ada Eni Spa Ltd, dari Inggris ada BP Plc Ltd, Salamander, dan Haliburton. Lalu dari Perancis ada Total," ungkap Hardiono.

Selain memberdayakan Garuda Indonesia, BP Migas menurutnya juga akan memberikan keutamaan kepada PT Dirgantara Indonesia. Perusahaan konstruksi pesawat asal Bandung itu ditugaskan untuk menyediakan helikopter yang biasa digunakan KKKS untuk mendukung operasi lepas pantai.

"Selama ini KKKS selalu menyewa helikopter dari luar negeri. Sebut saja ConocoPhilips yang menggunakan helikopter sewaan untuk pergantian kru dari lapangan terbang Matak menuju Natuna," paparnya.

Menurut Hardiono, sudah ada beberapa KKKS yang mengajukan permohonan persetujuan untuk mengadakan helikopter dari PTDI, salah satunya ConocoPhilips. (Gentur Putro Jati/Kontan)