Satgas Terganjal Dokumen Rahasia Rekening Polri

Seusai mengadakan pertemuan tertutup dengan Komisaris Jenderal Susno Duadji di Jakarta, Senin (12/4), anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, Darmono, dan Denny Indrayana, mengadakan jumpa pers.(KOMPAS/ALIF ICHWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana, mengakui bahwa satgas mengalami kendala dalam menindaklanjuti penelusuran rekening gendut pejabat Polri. Kendala datang dari sifat kerahasiaan sejumlah dokumen, seperti rekening yang tidak boleh dibuka sembarangan.

"Rekening gendut polisi terus dimonitor dan dikaji oleh Satgas. Laporannya sudah ada, tapi ada masalah dengan dokumen yang terkait rahasia," tuturnya di sela-sela diskusi mingguan Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (7/8/2010).

Namun, Satgas sudah mempersiapkan tiga cara untuk mengantisipasi kerahasiaan ini. Menurut Denny, kerahasiaan bisa diurai dengan menggunakan UU Informasi Publik.

Dengan UU ini, rekening boleh saja rahasia. Namun, siapa pemilik rekeningnya bukanlah rahasia. Cara kedua adalah melacak kepemilikan melalui verifikasi kekayaan.

"Kewenangan itu ada di KPK. Kami bisa dorong. Ketiga, pemilik rekening bisa memberikan persetujuan agar rekeningnya dibuka. Kami tentu saja harus hati-hati benar," tambahnya.

Menurut Denny, Satgas menempatkan isu ini menjadi perhatian untuk segera dituntaskan. Denny mengatakan, Presiden sudah menyampaikan arahan untuk memperjelas kasus ini.

"Kami sampai sekarang akan terus mengkaji dokumen-dokumen yang ada. Insyaalah kami akan konsolidasi perkembangan terakhir rekening," tandasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Baca tentang

Kala Emak-emak Jadi Joki Bansos, Cari Cuan dari Warga yang Enggan Antre

Usai Pungli Dihapus, Dedi Mulyadi Pastikan Motor Bisa Berpapasan dengan Aman di Jembatan Cirahong

Cerita Haifa, Murid MAN 1 Yogya Lolos SPAN PTKIN 2026 Usai Lepas Peluang Daftar SNBP

Momen Prabowo Jajal Bus Listrik Transjakarta Sebelum Resmikan Pabrik di Magelang

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com