Hindari Pengoplosan
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima dalam diskusi publik, Selasa (10/8/2010) di Jakarta. Pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah opsi untuk mengatasi perbedaan harga gas untuk menghindari pengoplosan (pengalihan gas dari tabung 3 kg bersubsidi ke tabung lebih besar nonsubsidi).
Sejauh ini, upaya pemerintah dalam menghentikan ledakan gas dinilai tidak maksimal. ”Kuncinya bukan sebatas mengatasi disparitas harga elpiji, melainkan bagaimana meningkatkan keamanan tabung dan aksesori elpiji,” kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo.
Karena itu, pemerintah harus melaksanakan survei satu per satu, seperti sensus penduduk, untuk mengetahui kelayakan tabung elpiji dan aksesorinya. Kalau hanya sosialisasi tetapi peralatan tidak standar, penanganan tidak optimal. ”Agar tepat sasaran, sosialisasi harus melalui diskusi komunitas,” ujarnya.
”Rakyat saat ini merasa tidak aman dan terteror. Karena itu, menjadi tugas negara untuk melindungi rakyat,” kata Aria. Jika pemerintah memilih opsi menaikkan harga elpiji kemasan 3 kg, hal ini akan menurunkan daya beli dan tingkat pendapatan rakyat.
Opsi mengatasi disparitas harga elpiji yang dinilai paling tepat adalah menurunkan harga elpiji kemasan 12 kg yang tak bersubsidi. Implikasinya, penurunan harga elpiji itu menambah beban subsidi BBM bagi pemerintah.
Penerapan opsi ini diharapkan tak merugikan keuangan PT Pertamina selaku perusahaan negara yang melaksanakan program konversi minyak tanah ke elpiji. ”Keuntungan dari penjualan elpiji bisa dialihkan untuk menurunkan harga elpiji kemasan 12 kg di pasaran,” katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Sidang Kabinet Paripurna di Gedung Utama Sekretariat Negara, kemarin, meminta PT Pertamina dan kementerian lainnya mengecek satu per satu tabung berikut aksesorinya sebelum didistribusikan kepada masyarakat.
”Saya ingin setiap tabung, termasuk regulatornya, dipastikan dalam keadaan baik. Betul-betul berfungsi, tidak boleh ada defect. Pengecekan harus terus-menerus dan tidak boleh hanya sampel. Akan tetapi, one by one (satu per satu). Ini tentu memerlukan petugas yang lebih banyak, tetapi inilah konsekuensi dari implementasi kebijakan konversi,” tandas Presiden.
Mengenai pengoplosan gas dari tabung gas kemasan 3 kg ke tabung gas kemasan 12 kg, Presiden Yudhoyono meminta pihak-pihak terkait mempelajari kebijakan harga tabung gas agar tidak terjadi disparitas harga.
Selama ini terjadi perbedaan harga tabung gas kemasan 3 kg sebesar Rp 1.350 per kg. Harga tabung gas kemasan 3 kg yang disubsidi pemerintah dijual Rp 4.250 per kg. Sementara gas dalam tabung kemasan 12 kg dijual Rp 5.600 per kg.
