Museum Kita Diabaikan
oleksi ini bukan barang sembarangan. Selain terbuat dari emas murni, barang tersebut merupakan peninggalan Kerajaan Mataram Hindu dari abad ke-8 hingga ke-10. Karena nilai sejarahnya yang sangat luar biasa, barang ini sering dipamerkan di sejumlah negara.
Anggaran yang sangat minim menyebabkan sistem keamanan longgar sehingga membuka peluang terjadinya kejahatan. ”Kami tak sanggup membayar petugas satpam karena dana yang sangat terbatas,” kata Kepala Museum Sonobudoyo Martono.
Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk museum ini hanya sekitar Rp 700 juta setahun. Anggaran tersebut digunakan, antara lain, untuk menggaji 65 pegawai, membayar listrik bulanan, pemeliharaan koleksi, dan menerjemahkan naskah-naskah kuno koleksi museum.
”Kalau ada atap bocor, tak ada sumber dana (untuk memperbaiki),” kata Martono, menarik napas panjang.
Bukan hanya Museum Negeri Sonobudoyo yang nasibnya membuat hati miris. Museum-museum lain yang dikelola pemerintah provinsi atau kabupaten/kota kondisinya tak jauh berbeda.
Museum Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, misalnya, koleksi barangnya tak terdata dengan baik dan banyak yang tidak terawat. Ruangan museum terkesan pengap dan kusam. Tidak mengherankan, meski tidak dipungut biaya masuk alias gratis, jumlah pengunjung sangat minim. Hanya 3.491 pengunjung pada 2008 dan 4.421 pengunjung tahun 2009.
Di Sulawesi Selatan, Museum La Galigo kondisinya tidak jauh berbeda. Meski secara fisik lumayan bagus, karena anggaran sangat minim, perawatan koleksi pun tak optimal. Sebagian besar koleksi dibersihkan hanya dengan menggunakan lap atau kemoceng. Padahal, semestinya, pembersihan koleksi yang terbuat dari logam, kayu, kertas, dan kain dilakukan seminggu sekali menggunakan obat kimia. Akibatnya, sebagian koleksi rusak dimakan rayap dan debu yang menempel berlebihan.
Kerusakan koleksi juga dipicu kondisi kelembaban museum yang kurang terjaga. Delapan unit pendingin ruangan di tempat itu nyaris tidak pernah dinyalakan karena daya listrik terpasang hanya 4.000 watt. ”Daya listrik yang tersedia tidak sanggup menopang operasional AC,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha Museum La Galigo Andi Sainarwana.
Keluhan minimnya anggaran hampir seragam dilontarkan pengelola museum negeri di beberapa daerah. Kondisi ini tidak terlepas dari diterapkannya otonomi daerah sejak sekitar 10 tahun lalu. Kebijakan otonomi daerah membawa konsekuensi diserahkannya pengelolaan museum dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ke pemerintah provinsi dan kota/kabupaten.
Parahnya, perhatian sebagian besar pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, terhadap keberadaan museum tidak menggembirakan. Kucuran dana untuk museum sangat minim dibandingkan dengan bidang-bidang lain.
Kondisi ini diperparah dengan aturan yang sangat ketat dan kaku sehingga pengelola museum sulit berkreasi dalam mencari dana. ”Pengelola museum, misalnya, tidak boleh menerima sumbangan uang dari pihak lain, apalagi asing,” kata Tinia Budiati.
Begitupun ketika pengelola museum membuka usaha lain, seperti kafe, yang lazim dilakukan oleh pengelola museum di sejumlah negara. Di Indonesia hal itu tidak dimungkinkan karena museum tidak mempunyai otonomi keuangan. Segala hal yang dilakukan museum, jika menghasilkan uang, harus diserahkan ke negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
”Mestinya, jika pemerintah tidak bisa menyediakan cukup dana, biarkan museum mengelola sendiri keuangannya dalam bentuk BHMN (badan hukum milik negara) atau BLU (badan layanan umum),” kata Daud Aris Tanudirjo.
Selain minim dana dan aturan yang kaku, pengelolaan museum juga dihadapkan pada lemahnya sumber daya manusia pengelola museum. Sebagian besar museum di Tanah Air dikelola orang-orang yang tidak profesional dan tidak berlatar belakang pendidikan museum.
Bahkan, di jajaran pimpinan birokrasi daerah, museum dianggap sebagai tempat ”buangan”. Jika tidak disukai pimpinan birokrasi, dengan mudahnya seseorang ditempatkan untuk mengelola museum.
Karena dikelola orang-orang tidak profesional, sebagian besar museum di Indonesia tidak berkembang. Koleksi tak bertambah, perawatan barang asal-asalan, dan penataan koleksi kurang menarik sehingga jumlah pengunjung pun minim. Kondisi ini sangat ironis dibandingkan dengan museum di sejumlah negara yang untuk masuknya saja harus antre meski biaya masuknya relatif mahal.
Untuk mengatasi lemahnya tenaga pengelola museum,
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sebenarnya sudah melakukan berbagai pelatihan, mulai dari perawatan koleksi hingga tata pamer. ”Namun, setelah kembali ke daerah, banyak di antara tenaga-tenaga terlatih itu yang dimutasi ke bidang lain yang tak ada kaitannya dengan museum,” tutur Henky Hermantoro.
Ada yang dimutasi ke dinas pertanian, ke dinas pertamanan dan pemakaman, bahkan ke dinas pendapatan daerah. Akhirnya, biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia.
Ladewiyk Wagenar, konsultan museum dari Belanda yang hadir dalam diskusi, mengingatkan, museum harus dikelola oleh orang-orang terdidik, terlatih, serta profesional dan sepenuh hati mencintai museum. ”Jika dikelola orang sembarangan, museum bisa hancur,” ujarnya mengingatkan. Namun, itulah yang terjadi saat ini di Indonesia.
Daud Aris Tanudirjo memberikan solusi. Untuk membenahi museum, kucinya memang menyerahkan pengelolaan museum kepada orang-orang profesional. Pendidikan formal untuk tenaga pengelola museum kini sudah ada, antara lain di Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran, Bandung.
Pengelola museum selanjutnya memberi pemahaman bahwa museum bukan sekadar menyajikan benda tanpa makna. Museum harus memerhatikan gagasan serta pesan dan informasi yang cukup. ”Museum Indonesia selama ini kaya koleksi, tetapi miskin informasi. Pengunjung hanya menikmati benda kuno, bukan gagasan, pengetahuan, atau pesan yang bermanfaat untuk saat ini,” papar Daud.
Jika memang akan diarahkan sebagai pembentuk jati diri bangsa, menurut Daud, museum harus menyajikan informasi yang lengkap terkait dengan citra budaya, sejarah budaya yang panjang, dan pencapaian budaya bangsa.
Pemberian informasi ini akan berhasil jika sejak awal ditanamkan kesadaran kepada semua pihak bahwa museum bukanlah gudang barang kuno. Di museum seharusnya peradaban bangsa terpelihara. Di museum pula perjalanan sejarah bangsa terangkai untuk masa depan.
Kesadaran inilah yang kini belum tumbuh di kalangan masyarakat dan birokrasi pemerintahan. Museum sebagai pembentuk dan penghubung peradaban bangsa masih diabaikan.... Tragis!
