Manila, Jumat
Ombudsman, jaksa utama antikorupsi, menerima pengaduan resmi itu dan diperkirakan akan memutuskan dalam tiga bulan apakah akan mengajukan dakwaan pidana di pengadilan, menurut asisten ombudsman Joselito Fangon.
”Kami mempunyai kasus yang kuat. Mereka bisa menyangkal fakta, tetapi kasus ini terutama berdasarkan bukti dokumenter dari polisi nasional,” kata Fangon kepada AFP.
Polisi bea dan cukai Moskwa menahan kelompok itu ketika sejumlah 105.000 euro (sekitar 135.000 dollar AS) yang tak dideklarasi ditemukan di koper mereka ketika mereka menuju sebuah konferensi Interpol di ibu kota Rusia itu.
Kelompok itu antara lain Cynthia Verzosa, istri Jesus Verzosa yang kemudian menjadi kepala polisi Filipina. Suaminya tidak ikut dalam perjalanan ke Moskwa itu.
Kelompok itu kemudian dibebaskan tanpa dakwaan, tetapi insiden itu menimbulkan kegemparan di Filipina mengenai korupsi di tubuh kepolisian.
Sebuah penyidikan polisi kemudian menghasilkan pengaduan korupsi itu, kata Fangon.
”Para Jenderal Euro”, julukan yang diberikan pers setempat, mengatakan, uang itu datang dari anggaran polisi dan disediakan untuk ”berjaga-jaga” selama perjalanan itu.
Namun, Fangon mengatakan, penyidikan menemukan bahwa uang itu milik pengawas keuangan polisi nasional waktu itu, Eliseo de la Paz, yang ada dalam rombongan ke Moskwa.
Fangon mengatakan, para penyidik tidak tahu dari mana uang itu berasal. Akan tetapi, berdasarkan hukum setempat, memiliki uang dalam jumlah besar, jauh di atas gaji resminya, sudah bisa dijadikan alasan untuk kecurigaan bahwa De la Paz telah mendapatkan uang itu secara tidak sah.
Penyidikan itu meminta agar dakwaan penyelundupan uang dikenakan terhadap De la Paz, sedangkan dakwaan-dakwaan korupsi direkomendasikan untuk pejabat-pejabat yang lain karena upaya menutup-nutupi, kata Fangon.
Istri Verzosa dituduh berbohong sebagai pegawai pemerintah agar pemerintah membayari perjalanannya.
Fangon mengatakan, hanya dua atau tiga dari 12 jenderal itu yang masih aktif berdinas di kepolisian dan yang lain telah pensiun atau mengundurkan diri.
Para pejabat Filipina telah berada di bawah tekanan untuk memberantas korupsi sejak Presiden Benigno Aquino dilantik bulan Juni, dengan menjanjikan reformasi meluas.
Sementara itu, pihak pajak Filipina hari Jumat menyatakan, mereka menginginkan empat pejabat perusahaan konstruksi China, China State (Philippines) Construction Engineering Corp, dipenjara dan didenda karena merencanakan untuk menghindari pembayaran pajak hampir 16 juta dollar.
”Mereka bisa dipenjara 10 tahun. Ini bukan sekadar membayar kembali pajak,” kata Estela Sales, deputi komisioner Badan Pajak Nasional, yang mengatakan, mereka akan dicegah meninggalkan negara itu.