Tertibkan Pembangunan Mal di DKI

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk menyelamatkan Jakarta dari bencana, seperti banjir dan kekeringan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota harus tegas menertibkan pembangunan pusat perbelanjaan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

”Perizinan pembangunan pusat perbelanjaan atau superblok yang menggabungkan hunian dan usaha komersial harus ditinjau ulang. Data yang saya terima, di Jakarta Selatan ada pembangunan 30 kompleks gedung baru. Itu tidak sesuai dengan proyeksi awal pembangunan Jakarta yang menempatkan Jakarta Selatan sebagai kawasan hijau,” kata pengamat perkotaan Nirwono Yoga, Kamis (19/8/2010).

Nirwono mengatakan, berdasarkan citra satelit ICOMOS, lebih dari 80 persen kawasan Jaksel menjadi areal terbangun. Kawasan Kebayoran Baru, yang dinobatkan sebagai kota taman, kini hanya menyisakan 20 persen wilayahnya sebagai ruang terbuka hijau.

Ketika 30 kompleks gedung dibangun, antara lain di kawasan TB Simatupang, Lebak Bulus, Blok M, Dukuh Atas, Manggarai, Kemang, dan Kebayoran Baru, kondisi lingkungan Jakarta diyakini bakal semakin parah.

Jika berkeliling Jaksel, sebagian besar wilayah kota itu tak lagi hijau penuh pepohonan. Selama dua tahun terakhir, di sepanjang Jalan TB Simatupang bangunan tinggi bermunculan.

Berdasarkan data banjir Jakarta tahun 2007, kawasan Kemang pernah tergenang hingga kedalaman air 5 meter. Namun, selama tiga tahun ini, justru tidak dibangun kawasan resapan air baru atau membenahi Kali Krukut yang mengalami pendangkalan dan penyempitan parah.

Di Kemang justru marak pembangunan gedung tinggi dan superblok. Di Gandaria yang berbatasan dengan Arteri Pondok Indah muncul superblok serupa. (NEL)