Perubahan UUD Tak Perlu Segera

Jakarta, Kompas - Waktu delapan tahun dianggap belum cukup untuk mengevaluasi pelaksanaan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, masih terlalu dini untuk kembali mengubah konstitusi dalam waktu dekat ini.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8). ”Ya, terlalu dini. Dalam rentang kurang dari satu dasawarsa, gagasan amandemen itu terlalu dini,” katanya.

UUD 1945 terakhir kali diamandemen pada tahun 2002. MPR kala itu menyepakati beberapa perubahan, termasuk pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung.

Pemilu kepala daerah (pilkada) di beberapa daerah memang menimbulkan hiruk-pikuk, bahkan kerusuhan. Pelaksanaan pilkada juga diwarnai praktik politik uang (money politics). ”Tetapi, apakah semua pilkada itu full money politics?” ujar Hajriyanto.

Menurut dia, waktu delapan tahun belum cukup untuk mengevaluasi pelaksanaan perubahan keempat UUD 1945.

Berbeda dari Hajriyanto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie justru mendorong amandemen kelima. Amandemen terutama dilakukan untuk memperkuat kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. ”Harus berani, mau diperkuat atau tidak,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu membantah tuduhan bahwa ada pihak-pihak yang berupaya menyusupkan perpanjangan periodisasi jabatan presiden dalam rancangan amandemen kelima UUD 1945. ”SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) sudah menjelaskan berkali-kali bahwa dia tidak ingin memperpanjang jabatan. Masak tidak percaya dengan Kepala Negara,” ujarnya.

Skenario

Secara terpisah, mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah A Syafii Maarif menengarai ada skenario di balik usulan perpanjangan periodisasi jabatan presiden yang dilontarkan Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul.

”Saya tidak tahu apa alasannya sebab saya belum bertemu Ruhut. Tetapi tentunya, kalau ada asap, pasti ada api. Saya rasa itu bukan inisiatif dia. Ruhut tidak sendiri. Tetapi dari mana inisiatif itu saya tidak tahu. Ini (Indonesia) memang negara penuh misteri,” ujar Syafii seusai seminar konstitusi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.

Seusai buka puasa bersama Presiden di halaman tengah Istana, Jakarta, semalam, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan kepada Kompas, Presiden sungguh-sungguh tulus menolak masa jabatan presiden untuk yang ketiga kalinya dengan cara mengubah ketentuan UUD 1945.

”Apa yang dipikirkan dan itu yang akan dilakukan. Jadi, jika ada pandangan yang sampai meragukan niat baik dan kesungguhan Presiden, saya kira itu tidak benar,” ujarnya.

(HAR/NTA)