Pelecehan: KPAI Siapkan Bantuan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan kesiapannya memberikan bantuan hukum kepada calon Paskibra (capaska) DKI 2010 yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh seniornya ketika mengikuti Orientasi Kepaskibrakaan pada 2-6 Juli lalu.

Pernyataan KPAI tersebut menyusul sikap salah satu orangtua capaska yang akan membawa masalah dugaan pelecehan seksual itu ke ranah hukum. "Sudah ada tiga pengacara yang mengontak KPAI untuk siap memberikan bantuan pendampingan," ujar Ketua KPAI Hadi Supeno, Senin (23/8/2010).

Atas sikap orangtua yang melaporkan kasus dugaan pelecehan tersebut, KPAI menyampaikan apresiasinya. Menurut Hadi, sikap orangtua tersebut memberikan perlindungan psikologis bagi anak sebagai korban.

"Dari sisi psikologis anak merasa memperoleh tempat aman, ada yang membela, simpati, dan empati atas perlakuan yang diterima. Oleh sebab itu, orang tua jangan mencabut pengaduan," katanya.

Jika masalah tersebut tidak diselesaikan secara hukum, kata Hadi, ditakutkan akan menjadi preseden yang mungkin terulang. "Pelangggaran UU Perlindungan Anak bukan delik aduan, polisi bisa mengusut tanpa pengaduan. Apalagi kalau ada pengaduan," tuturnya.

Angka pelecehan seksual terhadap anak, menurut data KPAI, meningkat tajam tahun ini. Dari sekitar 1.085 pengaduan yang masuk ke KPAI pada Juni-Juli, 23 persennya merupakan kekerasan seksual.

"Tahun 2009 hanya 15 persen. Kekerasan seksual dilakukan oleh banyak kalangan, dari orangtua korban, guru, sampai pejabat publik seperti anggota DPRD dan Gubernur," ujar Hadi.

Sebelumnya, sejumlah orang tua calon Paskibra DKI melaporkan dugaan tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan sejumlah senior Paskibra terhadap anak mereka ketika mengikuti Orientasi Kepaskibrakaan di Cibubur pada 2-6 Juli.

Atas laporan orangtua tersebut, Purna Paskibraka Indonesia mengadakan investigasi yang merekomendasikan sejumlah senior yang melakukan pelanggaran agar mendapat sanksi administrasi selama lima tahun.