Muhaimin: Pemerintah Tak Tinggal Diam

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Atase Ketenagakerjaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur masih terus memverifikasi puluhan warga negara Indonesia yang dipenjara. Sampai saat ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum menemukan satu pun tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia.

Demikian disampaikan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa (24/8/2010). Sebelumnya Migrant CARE, Kontras, dan Infid melansir 345 WNI dipenjara di Malaysia dan ada yang divonis mati dalam kasus narkotika.

"Sebetulnya data itu bergantung dari tahun berapa, yang saya lihat (data) yang dilansir teman-teman (organisasi nonpemerintah) itu data tahun 1990-an. Yang saya dapatkan dari Atase Ketenagakerjaan di Malaysia data paling mutakhir itu sebetulnya WNI yang bermasalah 177 orang dan yang sudah divonis (mati) 33 orang," kata Muhaimin.

Walau demikian, Mennakertrans terus berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri dalam menangani kasus ini. Menurut Muhaimin, pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap WNI yang bermasalah dan akan tetap mendampingi proses hukum.

Pendampingan (TKI bermasalah) sudah dilakukan oleh atase ketenagakerjaan kami di sana. "Mereka wajib mendampingi (TKI bermasalah) sampai persoalan hukum tuntas," ujar Muhaimin.

Kepala Pusat Hubungan Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Budi Hartawan menambahkan, WNI yang banyak menghadapi masalah hukum di Malaysia tidak bisa serta-merta diklaim sebagai TKI. TKI berangkat ke luar negeri lewat prosedur yang benar sehingga mudah dilacak kalau kemudian ada masalah di negara tujuan, ujar Budi.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz mengapresiasi respons Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja indonesia (BNP2TKI). Kepala BNP2TKI Mohammad Jumhur Hidayat telah mengirim dua pejabat BNP2TKI untuk mendata dan membantu advokasi TKI bermasalah di Malaysia.

"Ini langkah konkret yang bisa menjernihkan persoalan yang dihadapi TKI di Malaysia," ujar Irgan. Komisi IX membidangi masalah ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan.

Menurut Jumhur, Pemerintah Indonesia perlu bersinergi mengupayakan pendampingan, perlindungan, serta penyelamatan hukum terhadap WNI ataupun TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia. "Mengupayakannya harus dengan sepenuhnya kekuatan demi martabat bangsa kita, bila diperlukan dengan cara-cara diplomatik yang luar biasa sekali," ujar Jumhur.