KPK Tak Merasa Digembosi DPR

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Haryono Umar (tengah) dan M Jasin (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan seusai berkoordinasi dengan Kepala Polri di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/5). Mereka membahas tentang perkembangan kasus Bank Century dan status empat penyidik Polri yang saat ini bekerja di KPK.(KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Haryono Umar mendukung jika lembaganya diberi kewenangan menyidik kasus pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana hasil korupsi.

Namun, dengan adanya penolakan dari sejumlah anggota fraksi terhadap RUU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), KPK tak merasa hal itu sebagai upaya pelemahan kepada KPK.

"Enggak (berpengaruh). Itu kan berkaitan dengan RUU pencucian uang. Kalau tentang pemberantasan korupsi masih dengan UU Tipikor," ujar Haryono di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (25/8/2010).

Jika KPK mendapat kewenangan untuk menyidik kasus pencucian uang, akan membantu tugas KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Itu kan bagus, karena korupsi, akhirnya ke pencucian uang. Kalau kami bisa menyidik juga, itu akan lebih lengkap dan jelas ke mana itu larinya uang," kata Haryono.

Saat ini, Tim Perumus di DPR tengah menggodok RUU TPPU. Diketahui, empat fraksi menolak Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan diberikan ke KPK.

Penolakan anggota dewan terhormat ini disinyalir Indonesia Corruption Watch (ICW) melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi secara tuntas. (Tribunnews/Acoz)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Plafon Terminal 3 Bandara Soetta Jebol akibat Hujan Deras, Penumpang Berlarian

Saat Ara Berdebat dengan Hercules soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang

Brian MasterChef Indonesia 5 Meninggal Dunia

Harta Kekayaan Kajari Karo Danke Rajagukguk Minus Rp 140,4 Juta, Utang Lebih Besar dari Aset

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com