BI: Redenominasi Perlu Waktu Panjang

AMBON, KOMPAS.com - Pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution mengatakan, rencana pelaksanaan redenominasi atau pemangkasan pecahan mata uang rupiah membutuhkan waktu yang panjang.

"Kalau sudah ada kesepakatan dengan Pemerintah Pusat mengenai rencana sosialisasi dan pelaksanannya kapan, baru kita benar-benar menerapkannya, sebab menurut BI, kita sudah sangat siap untuk melakukan redenominasi," kata Darmin di Ambon, Jumat (27/8/2010).

Kesiapan menerapkan program ini dikatakan sangat siap, dalam pengertian inflasi Indonesia sekarang hanya sekitar 5 - 6 persen dan sangat jauh berbeda dengan kondisi 20 tahun lalu yang berkisar antara 12 - 14 persen sehingga mempengaruhi fluktiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing hingga merosot.

"Sekarang ini bisa dilihat nilai rupiah justeru tidak merosot, malahan terkadang terlalu kuat," kata Darmin yang berkunjung ke Maluku untuk melantik pimpinan BI Cabang Ambon, Achmad Bunyamin.      Tahun lalu, nilai tukar rupiah sering mencapai level di atas Rp 10.000 per dollar Amerika Serikat, tapi sekarang jusrtu bertahan di kisaran Rp 8.950.

Posisi seperti ini memberikan arti, kalau seandainya sudah mulai dilaksanakan redenominasi dan regulasinya sudah terkendali sehingga secara ekonomi, kurs rupiah dalam jangka menengah dipengaruhi oleh besar kecilnya inflasi di negara-negara mitra dagang dan besarnya inflasi di Indonesia.

"Bila inflasi di Indonesia berada di kisaran 5 - 6 persen dan inflasi di negara mitra dagang kita antara 3 - 9 persen, maka rupiah itu akan menurun nilainya sekitar 1 persenan, dan kalau nilai inflasinya sama maka dia tidak akan merubah nilainya," kata Darmin.

Kadang-kadang persoalan ini memang dipengaruhi oleh aliran modal, tapi BI percaya sudah saatnya punya mata uang yang kuat, tapi masih membutuhkan waktu dan kalau sudah diputuskan pun sosialiasinya butuh waktu dua sampai tiga tahun.

"Yang saya perhatikan hampir di seluruh wilayah, orang sudah mulai mengerti redenominasi sebetulnya, padahal tadinya kita mengira masyarakat sulit memahami program ini," katanya.