TKI Bisa Perkuat Diplomasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingginya angka tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengadu nasib di Malaysia dapat dijadikan daya tawar Pemerintah Indonesia dalam upaya diplomasi dengan negeri jiran tersebut.

Analis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan, selama ini Malaysia sangat tergantung dengan keberadaan tenaga kerja asal Indonesia. Ia mencontohkan, tingginya angka TKI ilegal sesungguhnya karena permintaan perusahaan Malaysia sebagai pengguna jasa tenaga kerja.

"Perusahaan sawit di Malaysia banyak menggunakan tenaga kerja Indonesia yang undocumented. Kalau pas musim panen, mereka sengaja memperlonggar perbatasan di Kalimantan. Masuknya TKI dipermudah. Malaysia itu sangat tergantung pada TKI kita," kata Wahyu, Sabtu (28/8/2010) di Jakarta.

Ia melanjutkan, "Kalau Pemerintah berani serius menggunakan TKI sebagai alat bargain dalam diplomasi dengan Malaysia, ya agak menggertak sedikitlah," ujarnya.

Wahyu yakin, Malaysia juga akan panik jika Pemerintah Indonesia membuat kebijakan ketat soal pengiriman TKI ke Malaysia. Deportasi TKI ilegal besar-besaran pada tahun 2002 menjadi buktinya.

"Ketika pekerja-pekerja Indonesia dideportasi, pemasukan mereka dari kakao menurun, dari peringkat 1 ke peringkat 3," kata Wahyu.

Menurut analisisnya, Malaysia memang lebih menyukai tenaga kerja asal Indonesia karena kedekatan secara budaya dan bahasa. Hal ini dianggap memudahkan dalam berkomunikasi jika dibandingkan dengan tenaga kerja dari negara lain seperti Filipina dan Vietnam.

Selain itu, tenaga kerja Indonesia dikenal murah dan bisa dinegosiasi. "Filipina dan Vietnam itu paling keukeuh soal upah, tidak ada kompromi. Mereka itu ibaratnya benci, tapi rindu dengan kita," ujarnya.

Sayangnya, posisi tawar yang seharusnya lebih kuat tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan upah bagi TKI. "Selama ini, kita justru dikesankan tergantung dari Malaysia karena banyak TKI di sana. Sebenarnya situasi bisa dibalik bahwa mereka yang butuh tenaga kerja kita. Masalahnya, apa Pemerintah bisa merumuskan permasalahan yang ada untuk mengubah posisi tawar," katanya.

Dirjen Bina Penta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Malik Harahap mengakui, Malaysia memang memanfaatkan lemahnya regulasi dan kualitas SDM untuk menguatkan posisinya terhadap Indonesia.