Inisiatif DPR Evaluasi Ormas Diapresiasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Setara Institute mengapresiasi DPR dan Pemerintah untuk mengambil langkah serius terhadap ormas anarkis, tetapi haruslah diikuti dengan kinerja legislasi yang baik. Jika tidak, pemerintah dan aparat penegak hukum akan selalu berlindung di balik dalil UU Ormas yang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Tuntutan agar UU Ormas direvisi merupakan salah satu langkah awal yang harus didorong.

Demikian pernyataan Setara Institute dalam siaran persnya, Senin (30/8/2010) malam. Manajer Program dan Peneliti Setara Institute Ismail Hasani menyebutkan, pernyataan Kapolri berkenaan dengan data kekerasan yang dilakukan ormas tertentu pada Rapat Koordinasi DPR dan Pemerintah (Senin, 30 Agustus 2010), perihal rekam jejak organisasi anarkis menunjukkan keganjilan.

"Ganjil karena alih-alih menggunakan data itu sebagai pijakan penegakan hukum, tapi selama ini justru membiarkannya, melembagakan impunitas, dan bahkan menunjukkan kooperasi dan akomodasi yang berlebihan. Ini salah satu cara Polri memikat dukungan publik atas berbagai persoalan yang menimpa institusi ini," demikian Setara.

Sikap keras Polri dalam Rapat Koordinasi itu bukanlah kebiasaan institusi Polri sebagaimana selama ini ditampilkan ketika menghadapi kritik tajam atas pembiaran Polri terhadap kekerasan yang dilakukan organisasi anarkis.

Biasanya Polri selalu mengelak, bahkan terkesan membela kelompok anarkis itu dengan dalih bahwa persoalan persekusi terhadap kelompok yang dianggap sesat dan mengganggu ketertiban umum adalah wilayah yang abu-abu. Pembiaran yang selama ini terjadi sebenarnya telah memunculkan kesan kuat bahwa ormas-ormas tersebut memiliki kedekatan dengan Polri.

Namun, demikian Setara Institute, tindakan Polri akan tetap berarti jika dari data yang dipaparkannya di hadapan DPR RI kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah serius memutus impunitas terhadap organisasi massa anarkis ini.

Setara Institute juga menambahkan, DPR dan Pemerintah juga perlu memikirkan kembali regulasi yang kondusif bagi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan karena selama ini korban dari tindakan kekerasan ormas anarkis sebagian besar menimpa kelompok-kelompok keagamaan minoritas dengan dalih agama dan moralitas publik.